Jakarta -
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni absen dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR hari ini. Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman mengatakan Raja Juli sudah meminta izin absen rapat lantaran tengah menunaikan ibadah umrah.
"Beliau izin menunaikan ibadah umrah," kata Alex kepada wartawan, Selasa (14/7/2026).
Rapat kerja yang dipimpin Alex itu digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Sementara itu, dari Kementerian Kehutanan diwakili oleh Wamenhut Rohmat Marzuki.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami meminta persetujuan anggota agar rapat ini kami buka dan bersifat terbuka untuk umum, serta Menteri diwakili oleh Wakil Menteri Kehutanan. Bisa disetujui?" tanya Alex saat membuka rapat.
"Setuju," jawab peserta rapat.
Rapat kerja tersebut membahas anggaran Kementerian Kehutanan serta sejumlah isu aktual di sektor kehutanan. Dalam paparannya, Rohmat menyampaikan kesiapan pemerintah menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat fenomena El Nino 2026-2027.
Rohmat mengatakan hingga 15 Juli 2026 terpantau 1.007 hotspot berdasarkan satelit Terra dan Aqua milik NASA serta MODIS. Jumlah itu meningkat sekitar 205 persen dibanding periode yang sama pada 2025, yang tercatat sebanyak 330 hotspot.
"Pemantauan hotspot hingga 15 Januari 2026, berdasarkan pemantauan Satelit Terra, Aqua dari NASA, dan MODIS, terpantau 1.007 hotspot. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025, yang tercatat 330 hotspot, atau naik sekitar 205 persen, yang ini harus menjadi kewaspadaan dari kita bersama," ujarnya.
Selain itu, Rohmat mengatakan luas area karhutla dari Januari hingga 31 Mei 2026 mencapai 81.077 hektare. Sebanyak 53 persen kebakaran terjadi di dalam kawasan hutan dan 47 persen di luar kawasan hutan.
"Sedangkan jika kita melihat dari jenis tanah, seluas 36.162 hektare atau 55 persennya adalah tanah mineral, sedangkan seluas 44.914 hektare atau 45 persen terjadi pada lahan gambut, terutama di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Riau," paparnya.
Rohmat mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah penanganan karhutla, di antaranya operasi pemadaman oleh Satgas Darat, operasi modifikasi cuaca di sejumlah provinsi rawan, hingga penegakan hukum terhadap pemegang izin yang melanggar ketentuan pencegahan karhutla.
Lebih lanjut, Rohmat juga menjelaskan terkait peristiwa pembunuhan tapir di Mesuji. Dia mengatakan kondisi hutan yang terfragmentasi akibat aktivitas perladangan dan pertanian membuat intensitas interaksi antara satwa liar dan manusia meningkat.
"Kejadian kematian satwa tapir ini terjadi di Hutan Produksi Register 45 yang dikelola oleh KPH Sungai Buaya dan terdapat perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT Silva Inhutani Lampung. Luas Hutan Register 45 adalah 42.762,09 hektare, yang kondisinya sudah terfragmentasi dengan banyaknya perladangan dan aktivitas pertanian dengan menyisakan sedikit tutupan hutan," jelasnya.
"Kondisi ini menyebabkan intensitas interaksi satwa liar dan manusia meningkat. Hal ini ditandai dengan keluarnya satwa tapir dari hutan ke jalan raya," sambungnya.
Dia menyebut empat pelaku telah ditangkap dan dua pelaku lainnya masih berstatus daftar pencarian orang (DPO). Sejumlah barang bukti juga turut diamankan.
"Tim BKSDA berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Kabupaten Mesuji mengamankan 4 orang terduga pelaku dan 2 orang lainnya masih dalam daftar pencarian orang atau DPO," ujarnya.
(amw/knv)
