Lhokseumawe Ajukan Lahan 20 Hektare untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

Jakarta -

Program Sekolah Rakyat mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah. Salah satunya datang dari Kota Lhokseumawe yang menyediakan lahan 20 hektare untuk Sekolah Rakyat. Luas lahan ini jauh melebihi syarat minimal 8,5 hektare.

"Untuk usulan Sekolah Rakyat yang permanen kita punya hamparan tanah itu 20 hektare," kata Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/6/2025).

Hal ini disampaikannya saat audiensi dengan Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono di Gedung Kemensos, Jakarta, Jumat (13/6).

Sayuti menambahkan, lahan tersebut terletak di Desa Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Ia pun optimistis Sekolah Rakyat bisa dibangun di atas hamparan lahan tersebut.

"Lahannya rata, bukan semak belukar, bisa langsung dibangun (Sekolah Rakyat)," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat merupakan sekolah gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah ini bertujuan memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Sayuti menyampaikan terdapat 6.600 orang di Kota Lhokseumawe yang masuk kategori miskin ekstrem, atau sekitar 4 persen dari jumlah penduduk keseluruhan yaitu 197.339 ribu orang.

Untuk membantu mengentaskan kemiskinan, ia berharap ada Sekolah Rakyat di Kota Lhokseumawe

Usulan ini pun disambut baik oleh Agus Jabo. Menurutnya, program Sekolah Rakyat akan menyentuh seluruh wilayah Indonesia. "Semua Pemda masih punya peluang untuk bisa ikut dibangun (Sekolah Rakyat)," ungkapnya.

Agus menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan setiap tahun dibangun 100 Sekolah Rakyat. Saat ini, sedang berproses untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang lahannya diusulkan pemda.

Namun, Agus menekankan lahan yang diusulkan harus bersertifikat dan dimiliki Pemda. "Lahannya luasnya harus sesuai, statusnya dimiliki pemerintah dan dilampiri sertifikat," tegasnya.

Untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat, Kemensos membentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama kementerian dan lembaga terkait.

"Yang pertama Satgas kurikulum dan guru itu Kemendisdakmen, yang kedua itu Satgas sarana dan prasarana itu Kemen PUPR, yang ketiga Satgas siswa itu Kemensos," kata Agus.

Ia juga menekankan para siswa dan guru Sekolah Rakyat harus sesuai domisili. "Itu (siswa) harus dari Lhokseumawe, gurunya pun itu harus dari situ," ujarnya.

"Karena ini untuk orang-orang miskin, paling tidak gurunya juga harus punya karakter khusus, tidak bisa sembarangan, mereka harus punya empati," pungkasnya.

Simak juga Video: Lowongan Guru Sekolah Rakyat Resmi Dibuka, Ini Syaratnya...

(prf/ega)