Legislator Banten soal Survei Indikator: Tak Bisa Nilai Kinerja dalam 100 Hari

Jakarta -

Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa 50,8 persen responden puas terhadap kinerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Menanggapi hal ini, anggota Fraksi Gerindra DPRD Banten, Rifky Hermiansyah, menilai bahwa pembangunan infrastruktur di Banten tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu 100 hari.

"Tidak bisa 100 hari. Satu provinsi dengan provinsi lain semestinya memiliki alat ukur yang berbeda. Kebutuhannya juga berbeda-beda. Menurut saya, membandingkan tingkat kepuasan kerja antardaerah tidaklah elok," ujar Rifky, Jumat (30/5/2025).

Rifky menyoroti persoalan pemerataan infrastruktur antara wilayah Banten bagian selatan dan utara yang hingga kini masih menjadi tantangan besar. Ia menyebut, persoalan ini tentu tidak bisa diselesaikan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah hanya dalam tiga bulan pertama masa kerja mereka.

"Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) sudah masuk dalam anggaran tahun 2024. Itu menunjukkan komitmen luar biasa dari gubernur," lanjutnya.

Program Bang Andra sendiri bertujuan memperbaiki jalan desa dan kabupaten yang rusak. Dengan program ini, Pemerintah Provinsi Banten dapat ikut menangani jalan rusak yang semula menjadi tanggung jawab pemerintah desa atau kabupaten/kota.

Selain itu, Rifky juga menyampaikan bahwa ada program sekolah gratis untuk SMA swasta yang akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026. Menurutnya, manfaat program ini baru akan terasa pada Juli-Agustus, yang tentu melebihi batas 100 hari kerja kepala daerah.

"Survei kinerja ini tidak sepenuhnya mencerminkan realita yang dirasakan oleh masyarakat Banten secara keseluruhan," ujar Rifky.

Ia juga menilai, Andra Soni telah meletakkan fondasi yang kokoh untuk kemajuan Banten ke depan, meski langkah-langkahnya tidak selalu terlihat di media.

"Jarang ada kepala daerah secepat Andra Soni. Tanpa sorot kamera dan publisitas berlebihan, ia mampu memenuhi ekspektasi masyarakat Banten," ucap Rifky.

Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia mengeluarkan survei terkait kepuasan publik atas kinerja enam gubernur di Pulau Jawa. Hasilnya, para gubernur tersebut memiliki tingkat kepuasan publik yang bervariasi.

Survei Indikator Politik Indonesia digelar pada 12 hingga 19 Mei 2025 dengan melibatkan jumlah responden yang berbeda-beda. Adapun 500 responden dipilih secara acak di DKI Jakarta, 600 responden masing-masing di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta 400 responden masing-masing di DIY dan Banten.

Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dengan pewawancara terlatih. Margin of error survei juga berbeda-beda di setiap provinsi karena jumlah responden yang berbeda yakni +/- 4,5 persen di DKI Jakarta, +/- 4,1 persen di Jabar, Jateng, dan Jatim, serta +/- 5 persen di DIY dan Banten. Tingkat kepercayaan survei berada pada angka 95 persen.

Para responden di setiap provinsi diberi pertanyaan yang sama, yakni 'secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan hasil kerja (nama Gubernur) sebagai Gubernur?'. Hasilnya, 60 persen responden puas dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, 62,5 persen puas dengan kinerja Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, hingga 50,8 persen puas dengan kinerja Gubernur Banten Andra Soni.

(aik/tor)