KPK mengungkap lokasi penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama orang kepercayaan dan ajudannya saat operasi tangkap tangan (OTT). KPK menyebutkan mereka ditangkap di Semarang.
"Para pihak diamankan di wilayah Semarang," terang jubir KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).
Budi menjelaskan, ketiganya ditangkap pada Selasa (3/3) dini hari. Mereka langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa di gedung Merah Putih KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada pagi hari ini ketiga pihak dimaksud langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," tutur Budi.
KPK mengatakan Fadia ditangkap bersama dua pihak lainnya, yakni orang kepercayaan dan ajudan.
"Tim mengamankan sejumlah tiga orang, salah satunya adalah Bupati Pekalongan dan dua pihak lainnya yang merupakan orang kepercayaan dan juga ajudan dari Bupati," kata Budi.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT. Saat ini, para pihak yang terjaring OTT masih berstatus sebagai terperiksa.
Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia prihatin lantaran Fadia Arafiq terjerat operasi tangkap tangan KPK. Golkar meminta seluruh kepala daerah mengambil pelajaran dari rentetan kasus OTT yang belakangan terjadi.
"Tentu kami sangat prihatin dengan kejadian tersebut. Seharusnya setelah rentetan beberapa kali banyaknya kepala daerah yang terkena OTT dalam beberapa bulan terakhir ini, para kepala daerah itu dapat mengambil pelajaran, harus lebih berhati-hati dan tidak lagi mengambil kebijakan yang berpotensi melanggar hukum," kata Doli kepada wartawan, Selasa (3/3).
Doli menyesalkan Fadia Arafiq sebagai kader Golkar terjerat OTT tersebut. Doli mengatakan Golkar selalu mengingatkan kader untuk berhati-hati dan memegang amanah rakyat dengan baik.
"Apalagi Bupati Pekalongan adalah kader dan pimpinan Partai Golkar, tentu kami sangat kecewa. Karena dalam berbagai kesempatan, kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran partai, baik yang ada di legislatif dan eksekutif, terutama di daerah harus berhati-hati. Fokus jalankan amanah rakyat dengan baik dan selenggarakan pemerintahan yang bersih," ucapnya.
(kuf/rfs)
