Ketua Komisi I DPR Utut Adianto meluruskan isu pemberian akses lintas udara RI ke Amerika Serikat (AS). Utut memastikan isu tersebut tidak benar dan RI tak memberikan kedaulatan ke AS.
"Kita disudutkan oleh pemberitaan ada blanket untuk di udara, overfly. Ini kan harus kita cek apa yang ditandatangani oleh Pak Men Mas Sjafrie. Saya coba WA beliau, mungkin dalam perjalanan pesawat. Tetapi, begitu mendarat, beliau jelaskan tidak ada itu," kata Utut saat konferensi pers di gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2026).
Utut mengaku langsung meminta keterangan kepada Menteri Pertahanan Sjafrie terkait isu tersebut. Setelah dijelaskan, ia pun mendapat gambaran bahwa tak ada aliansi militer saat Menhan Sjafrie menyambangi Pentagon pada 13 April lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang penting, pertama, ini bukan aliansi militer. Ini terjadi di tanggal, lokasinya di Pentagon, 13 April 2026 antara Pak Sjafrie dan menteri di sana disebutnya Secretary of War, sebelumnya Secretary of Defense. Jadi memang ada konsep yang berbeda," ucap dia.
Kemudian, Utut menegaskan kedaulatan RI tetap milik RI. Dia menekankan AS tetap harus meminta izin untuk melintasi wilayah udara Indonesia.
"Kemudian kedaulatan udara adalah mutlak, artinya buat kita. Jadi tetap harus ada notice kepada Kemhan dan AURI kita," ujar dia.
Utut menyebut kesepakatan Indonesia dan AS adalah seputar penguatan TNI. Dia menyebut ada 3 pilar yang diperkuat.
"Ada tiga pilar, pilar yang ketiga adalah bagaimana memperkuat TNI kita, yaitu dengan konsep ada modernisasi dan transfer teknologi. Ini kalau ini data dari beliau. Pendidikan militer profesional, jadi akan ada perluasan akses program IMET (International Military Education of Training)," jelas dia.
"Dan juga nanti interoperabilitas operasional. Jadi peningkatan kompleksitas latihan rutin antara lain sebesar Super Garuda Shield. Dari itu semua kita akan memperoleh 'Peace to Strength'. Jadi kekuatan yang kita makin kuat tetapi untuk tujuan damai," lanjutnya.
Utut pun sekali lagi menegaskan Indonesia tidak memberikan kedaulatan kepada AS. "Jadi tidak ada di sini yang sifatnya bahwa kedaulatan kita sudah diberikan kepada United States, utamanya di udara kita," tutur dia.
(maa/rfs)
