Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali hingga Kalimantan bagian selatan menjadi daerah dengan potensi kekeringan tertinggi. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta pemerintah dan semua pemangku kepentingan segera bergerak merespons fakta tersebut.
"Informasi dari BMKG harus menjadi peringatan dini yang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata. Jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika masyarakat sudah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, hasil panen menurun, atau kebakaran hutan dan lahan mulai meluas," kata Singgih saat dihubungi, Sabtu (1/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, penanganan kekeringan harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BMKG, BNPB, kementerian terkait, TNI-Polri, hingga relawan kebencanaan. Ia menilai mitigasi bencana jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan setelah dampak terjadi.
"Koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus diperkuat. Kementerian Pertanian perlu mengantisipasi dampaknya terhadap produksi pangan, sementara Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah harus memastikan kelompok rentan memperoleh bantuan apabila terdampak kekeringan berkepanjangan," ucap dia.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan menghadapi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Upaya pencegahan melalui patroli, edukasi kepada masyarakat, serta pemantauan wilayah rawan harus menjadi prioritas agar tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
"Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tetapi kita bisa mengendalikan kesiapsiagaan. Dengan mitigasi yang baik, koordinasi yang solid, dan respons yang cepat, dampak kekeringan terhadap masyarakat dapat ditekan semaksimal mungkin," pungkasnya.
Prediksi BMKG
Sebelumnya, BMKG menyampaikan prediksi puncak musim kemarau di tahun 2026 terjadi pada Agustus hingga September. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali hingga Kalimantan bagian selatan menjadi daerah dengan potensi kekeringan tertinggi.
Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan masih berada di bawah normal hingga awal Oktober. Kondisi itu membuat potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga krisis air bersih perlu diantisipasi sejak dini.
"Wilayah dengan potensi kekeringan tertinggi pada puncak kemarau Agustus-September 2026 adalah sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, serta Sulawesi bagian selatan. Daerah-daerah ini diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal hingga awal Oktober sebelum hujan mulai kembali masuk," kata Guswanto, Jumat (31/7).
Pulau Jawa diperkirakan menjadi salah satu wilayah yang paling rentan terdampak. Selain curah hujan yang masih berada di bawah normal hingga Oktober, kebutuhan air di kawasan ini juga sangat tinggi karena menjadi pusat aktivitas pertanian sekaligus dihuni populasi yang padat.
Sementara itu, Bali dan Nusa Tenggara juga diprediksi menghadapi musim kemarau yang cukup panjang. Secara klimatologis, kedua wilayah tersebut memang lebih sering mengalami kekeringan sehingga risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan meningkat selama puncak kemarau.
Di Kalimantan, terutama wilayah selatan dan tengah, curah hujan yang berada di bawah normal berpotensi meningkatkan jumlah titik panas yang dapat memicu karhutla.
Adapun Sulawesi Selatan diperkirakan masih mengalami defisit hujan hingga September sehingga perlu mewaspadai dampaknya terhadap sektor pertanian maupun ketersediaan air.
"Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Awal musim hujan mulai masuk pada Oktober di sebagian wilayah barat Indonesia dan akan meluas pada November," ujar Guswanto.
(maa/idn)
