Jaga Iklim Usaha, Kapolri Perintahkan Jajaran Tindak Pungli dan Premanisme

Jakarta -

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran menindak praktik pungutan liar dan premanisme di kawasan industri. Jenderal Sigit menyebut hal itu bisa mengganggu aktivitas perusahaan serta iklim investasi.

Hal itu disampaikan Jenderal Sigit dalam Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Acara yang bertajuk 'Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi' ini dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan.

Di hadapan perwakilan pekerja dan pengusaha, Jenderal Sigit meminta setiap bentuk gangguan keamanan segera dilaporkan kepada kepolisian. Laporan tersebut harus direspons dengan cepat agar tidak mengganggu kegiatan produksi maupun operasional perusahaan.

"Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia," ujarnya.

Jenderal Sigit menegaskan jaminan keamanan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dunia usaha. Penanganan terhadap pungli dan premanisme diperlukan untuk melindungi para pekerja dalam menjalankan aktivitas.

Kondisi tersebut semakin penting karena Indonesia tengah mendorong hilirisasi pada berbagai sektor strategis, mulai dari mineral, energi, pangan, hingga manufaktur. Program tersebut diharapkan menghasilkan nilai tambah serta membuka semakin banyak lapangan pekerjaan.

Masuknya investasi dibutuhkan untuk mendukung upaya tersebut. Namun, kata Jenderal Sigit, investasi akan tumbuh apabila didukung kepastian hukum dan stabilitas keamanan.

"Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi," imbuhnya.

Polri siap menjaga kawasan industri dan memberikan perlindungan terhadap seluruh aktivitas usaha yang dijalankan sesuai ketentuan. Kapolri juga mengingatkan perusahaan untuk menaati regulasi dan memenuhi hak-hak pekerja.

"Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan," tuturnya.

Dengan keamanan yang terpelihara dan hak pekerja yang terlindungi, kegiatan industri diharapkan dapat terus berkembang serta memberikan manfaat bagi perusahaan, tenaga kerja, dan perekonomian nasional.

(wnv/yld)