Jakarta -
Pengalihan status tahanan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) menjadi tahanan rumah menimbulkan keinginan tahanan lainnya untuk hal yang serupa. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut hal itu tentu wajar.
"Bagi ICW, pemberian keistimewaan kepada YCQ dalam berdampak efek (bola) salju bagi tahanan KPK yang lain. Karena akan ada kesan perlakuan istimewa," ujar peneliti ICW, Wana Alamsyah, kepada wartawan, Jumat (27/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wana meminta agar Dewan Pengawas (Dewas) KPK turun tangan atas kebijakan KPK yang sempat mengalihkan Yaqut menjadi tahanan rumah. KPK juga diminta tegas untuk tidak lagi melakukan pengalihan status terhadap tahanan lain.
"Oleh sebab itu, ICW mendesak agar Dewas segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK beserta jajarannya yang memberikan keistimewaan bagi pelaku korupsi," ujarnya.
"Selanjutnya, tidak boleh ada lagi perlakuan khusus bagi tahanan yang lain," katanya.
Lebih lanjut, ICW juga menduga adanya intervensi pihak eksternal dalam pengalihan status tahanan Yaqut. "Dan apabila ada dugaan intervensi dari pihak eksternal, KPK penting untuk menyampaikannya secara transparan dan akuntabel," katanya.
Peneliti ICW lainnya, Almas Sjafrina, meminta KPK menjelaskan ke publik secara tegas soal alasan yang membuat Yaqut menjadi tahanan rumah.
"Kami menilai KPK justru harus menghentikan praktik pengalihan tahanan tanpa alasan yang jelas dan mendesak," ujar Almas.
"Jika terus dilakukan, ini akan melanggar asas equality before the law, juga membuka ruang konflik kepentingan," tambahnya
Gubernur Riau Minta Jadi Tahanan Rumah
Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid menjalani sidang dakwaan kasus dugaan pemerasan terhadap bawahannya di UPT Dinas PUPR Riau di PN Tipikor Pekanbaru. Saat sidang, penasihat hukum Abdul Wahid minta penahanan kliennya jadi tahanan rumah seperti mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Permohonan itu disampaikan penasihat hukum Abdul Wahid saat sidang dalam agenda Pembacaan Dakwaan. Terlihat 3 terdakwa Abdul Wahid, Arief Setiawan, dan Dani Nursallam.
Pertama, penasihat hukum pihaknya akan mengajukan perlawanan terkait dakwaan JPU KPK. Kedua, minta agar selama proses persidangan dipisahkan dengan berbagai alasan, dari ruangan yang sempit dan banyak penasihat hukum.
"Kami memohon agar pemeriksaan ketiga terdakwa dilakukan secara terpisah. Ini atas pertimbangan agar majelis hakim bisa lebih fokus dalam pembuktian nantinya," kata penasehat hukum Abdul Wahid usai sidang dakwaan, seperti dilansir detikSumut, Kamis (26/3).
Selanjutnya penasihat hukum kembali mengajukan poin ketiga. Isinya adalah meminta pengalihan penahanan Abdul Wahid dari Rutan Pelanbaru ke Tahanan Rumah.
Penasihat hukum juga mengungkap alasan permohonan itu. Salah satunya soal pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas beberapa waktu lalu dan alasan kesehatan.
"Ketiga, terdakwa juga ingin mengajukan pengalihan penahanan dari penahanan rutan menjadi tahanan rumah. Ini berdasarkan Pasal 108 ayat 5 dan 11 KUHAP dan pertimbangan adanya preseden dari salah saru tersangka Bapak YC dialihkan jadi tahanan rumah. Alasannya kesehatan terdakwa Bapak Abdul Wahid dan surat jaminan keluarga bapak Abdul Wahid," kata penasihat hukum.
Saksikan Live DetikPagi :
(azh/jbr)
