Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, prihatin Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Golkar meminta seluruh kepala daerah mengambil pelajaran dari rentetan kasus OTT yang belakangan terjadi.
"Tentu kami sangat prihatin dengan kejadian tersebut. Seharusnya setelah rentetan beberapa kali banyaknya kepala daerah yang terkena OTT dalam beberapa bulan terakhir ini, para kepala daerah itu dapat mengambil pelajaran, harus lebih berhati-hati dan tidak lagi mengambil kebijakan yang berpotensi melanggar hukum," kata Doli kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).
Doli menyesalkan Fadia Arafiq sebagai kader Golkar terjerat OTT tersebut. Doli mengatakan Golkar selalu mengingatkan kader untuk berhati-hati dan memegang amanah rakyat dengan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apalagi Bupati Pekalongan adalah kader dan pimpinan Partai Golkar, tentu kami sangat kecewa. Karena dalam berbagai kesempatan, kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran partai, baik yang ada di legislatif dan eksekutif, terutama di daerah harus berhati-hati. fokus jalankan amanah rakyat dengan baik dan selenggarakan pemerintahan yang bersih," ucapnya.
Wakil Ketua Baleg DPR itu menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Doli menyebut, jika Fadia Arafiq membutuhkan bantuan hukum dari Golkar, pihaknya akan memfasilitasi.
"Sekarang kami serahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku. Kami hormati setiap proses hukum yang akan berjalan," ujar Doli.
"Selama yang bersangkutan merasa perlu, seperti biasanya kami pun akan menyiapkan pendampingan hukum," tambahnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Sekjen Golkar M Sarmuji. Sarmuji mengatakan Golkar memiliki lembaga bantuan hukum jika pihak terkait membutuhkan.
"Kami memiliki lembaga bantuan hukum, siapa pun boleh meminta bantuan jika merasa perlu," tutur Sarmuji.
Kabar OTT Fadia Arafiq dibenarkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo saat dimintai konfirmasi. Budi menyebutkan salah satu yang ikut terjaring OTT adalah Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
"Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, salah satunya Bupati," kata Budi kepada wartawan saat diminta keterangan, Selasa (3/3).
Budi mengatakan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq pun langsung dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para terduga pelaku yang terjaring OTT.
"Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," jelas Budi.
(dwr/rfs)
