Pemerintah menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat bagi ASN sebagai upaya untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) di tengah konflik Timur Tengah. Dukungan dan catatan datang dari Senayan terkait kebijakan tersebut.
Kebijakan WFH ini merupakan satu dari delapan transformasi budaya kerja nasional sebagai langkah adaptif dan preventif. Pengumuman itu resmi disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3/2026).
Airlangga menyebut kebijakan itu telah dihitung berdasarkan pengalaman pasca-penanganan COVID-19. Kebijakan ini bertujuan mendorong penerapan sistem kerja berbasis digital sekaligus meningkatkan efisiensi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mengapa dipilih Jumat? Karena memang sebagian kementerian telah melakukan itu, kerja 4 hari dalam satu minggu dengan aplikasi, ini pasca daripada COVID kemarin," kata Airlangga.
Airlangga juga menyinggung beban kerja di hari Jumat tidak sepadat di hari lainnya. Namun ia menekankan pelayanan publik tetap berjalan meski adanya penerapan WFH sehari dalam sepekan ini bagi ASN.
"Kami pilih hari Jumat karena memang setengah, artinya tidak sepenuh dari Senin sampai Kamis. Tetapi pelayanan publik itu tetap berjalan," ujar Airlangga.
Penetapan hari WFH yang berdekatan dengan libur Sabtu-Minggu ini lantas menuai respons dari Senayan. Mereka memberikan dukungan sekaligus catatan terkait kebijakan tersebut. Simak rangkumannya.
Dukungan datang dari Fraksi NasDem. Kapoksi NasDem Komisi II DPR Ujang Bey menilai WFH dalam rangka penghematan BBM memang harus segera diterapkan.
"Saya kira pemerintah pastinya sudah mengkaji dan menghitungnya dengan penuh pertimbangan sebelum mengambil langkah kebijakan tersebut. Terlepas apapun, kebijakan penghematan BBM (WFH) memang perlu dilakukan sesegera mungkin oleh pemerintah, mengingat kita tidak pernah tahu kapan tanda-tanda perang Iran vs Israel dan AS ini akan berakhir," kata Ujang kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).
Meski begitu, Ujang menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan tersebut. Pemerintah, kata dia, harus terus menganalisis kelebihan dan kekurangan kebijakan WFH.
"Apakah kebijakan tersebut bisa dirubah waktunya atau ditambah. Semua tergantung seberapa efektif kebijakan itu berdampak terhadap penghematan BBM," ujarnya.
Lebih lanjut, Ujang mewanti-wanti adanya potensi penyalahgunaan kebijakan WFH. Dia mengingatkan jika WFH bukan perpanjangan libur akhir pekan.
"Memang kemarin ada beberapa kekhawatiran dari teman-teman di Komisi II, jangan sampai kebijakan WFH akhir pekan itu dianggap sebagai libur panjang dan digunakan sebagai ajang berlibur dengan keluarga maupun nongkrong bersama teman-teman," katanya.
Senada, Kapoksi PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai pemerintah memiliki pertimbangan khusus terkait aturan tersebut. Ia berharap WFH setiap hari Jumat ini akan dilakukan evaluasi secara berkala.
"Tapi pemerintah memiliki kewenangan diskresi dalam penentuan WFH sebagai manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan," ujar Khozin.
"Namun kami meminta penerapan WFH yang dilakukan setiap hari Jumat ini agar dilakukan evaluasi secara berkala dan pengawasan secara konsisten oleh kementerian dan lembaga serta pemda," tambahnya.
Ia ingin penerapan WFH pada hari Jumat bisa memenuhi target penurunan konsumsi BBM. Di samping itu, lanjutnya, produktivitas ASN diharapkan tetap terjaga.
"Di luar soal penerapan WFH pada hari Jumat, kami mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan momentum ini untuk secara serius mendesain transportasi umum di daerah lebih baik lagi. Di samping itu, penerapan WFH juga menjadi momentum untuk pengendalian polusi udara," katanya.
Anggota Komisi II yang juga Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera menyebut kebijakan WFH yang dilaporkan ke pihaknya bisa mengefisiensi penggunaan anggaran di kantor hingga 32 persen. Ia berharap tujuan penghematan BBM dari penerapan WFH ini bisa tercapai.
"Untuk BBM perlu kajian, tapi rapat kemarin dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara) efisiensi di kantor bisa 32 persen dalam sehari untuk listrik, air, kendaraan dinas hingga biaya operasional," kata Mardani mengawali pendapatnya kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).
Ia menekankan perlunya sosialisasi yang matang agar kebijakan itu berjalan efektif menekan penggunaan energi. Mardani pun mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat agar hari produktifitas kinerja tidak menurun.
"Pertama perlu pengawasan detail. Kedua, perlu sosialisasi yang matang. Ketiga, pastikan evaluasi dilakukan dengan seksama. Terakhir, pastikan produktivitas tidak berkurang. Justru mesti bertambah. Perlu dilanjutkan dengan menekan konsumsi BBM dengan mempermudah transportasi umum," katanya.
Kapoksi PDIP Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus memberikan catatan terhadap kebijakan tersebut. Ia meminta perlunya WFH tiap Jumat dievaluasi jika tidak efektif.
"Ya terus terang saya bingung jika hari Jumat yang dipilih untuk WFH, karena ada potensi bahwa itu tidak akan efektif menekan konsumsi BBM," kata Deddy kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).
"Kita lihat saja dulu seberapa efektif pilihan nanti dan sangat mungkin dievaluasi, apalagi jika perang Timur Tengah terus berkepanjangan," sambungnya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memiliki dasar perhitungan yang jelas dalam menentukan hari pelaksanaan WFH. Pasalnya, kata dia, kebijakan tersebut tak hanya berkaitan dengan mobilitas ASN, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek lain.
"Saya tidak mengerti apa dasarnya memilih long weekend sebagai hari WFH, untuk itu kita menunggu dulu penjelasan pemerintah. Karena untuk memutuskan hari WFH itu harus ada hitung-hitungan psikososial, proyeksi aktivitas ekonomi, pola mobilitas dan konsumsi publik serta banyak hitungan lain berdasarkan berbagai skenario," jelasnya.
Deddy mengatakan kebijakan tersebut perlu diuji efektivitasnya melalui data yang terukur. Di antaranya, ialah grafik konsumsi BBM serta pergerakan mobilitas masyarakat.
"Nanti kan bisa dilihat grafik konsumsi BBM, data mobilitas warga/kendaraan dari sebaran dan intensitas. Mari kita lihat setelah dua atau tiga minggu ke depan sebelum melakukan evaluasi," tuturnya.
Saksikan Live DetikPagi:
(eva/eva)
