Jakarta -
Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengungkapkan prinsip dasar yang menjadi pegangannya dalam memimpin Kementerian Desa PDT. Yandri mengatakan memiliki tujuan utama yakni membangun Indonesia dari desa.
Yandri menuturkan dia adalah anak desa yang lahir pada tahun 1974. Dia lahir di salah satu desa tertinggal di Bengkulu.
"Saya lahir di desa tertinggal 1974 di Palak Siring Bengkulu. Tidak ada listrik, tidak ada jembatan di sungainya, tidak ada kamar mandi, tidak ada sinyal, sinyal baru masuk tahun 2004 kemarin. Listrik baru masuk tahun 2000. Saya lahir 74, jadi saya tamat kuliah pun tidak ada listrik di kampung saya," kata Yandri saat berbincang dengan detikcom, Selasa (13/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yandri mengaku sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena diberi kesempatan memimpin Kemendes PDT. Dia mengaku paham sekali dengan desa, karena dia adalah orang desa.
"Jadi saya terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang memang menempatkan Menteri Desa dari desa yang desa tertinggal, jadi saya paham wajah orang desa, bilamana kita sentuh dengan sebuah kebijakan yang pro, dan bisa membuat mereka bangkit, insyaallah mereka mau, itu saya bangun," tuturnya.
Dia mengungkapkan salah satu alasannya sering berkeliling dan menginap di desa adalah ingin tahu sejauhmana perkembangan desa dan masyarakatnya selama ini. Dia mengaku ingin membangun Indonesia dari desa.
"Makanya muncul tagline kami 'Bangun desa, bangun Indonesia'. Kalau semua desa bagus pastilah, kecamatan maju, bagus modern berkembang. Kalau Kecamatan maju semua, maka sebuah kabupaten maju, dan berkembang, bagus membanggakan. Kalau kabupaten sudah berkembang bagus otomatis provinsi bagus," katanya.
"Kalau semua provinsi sudah bagus, sudah, Indonesia top, makanya saya bilang kalau kita bangun desa sejatinya bangun Indonesia," sambungnya.
Dia mengatakan tidak ingin desa di Indonesia seperti di Jepang dan Korea Selatan. Sebab, di dua negara itu, sudah tidak ada lagi masyarakat desa karena orang desa di sana pindah ke kota, lalu pertumbuhan penduduk menjadi minus, begitu juga dengan ekonomi di sana yang saat ini memiliki potensi buruk.
"Jadi kalau desa nggak diurus, berbahaya bagi sebuah negara," pungkasnya.
(zap/dhn)
