Jakarta -
Kapoksi Gerindra Komisi III DPR RI, Muhammad Rahul, menyoroti berkembangnya narasi terkait sumber pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rahul menyebut tudingan adanya pemotongan dana pendidikan untuk membiayai program MBG tak berdasar.
Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Riau ini menyebut proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk alokasi anggaran pendidikan maupun program MBG, dilakukan secara kolektif antara pemerintah dan seluruh fraksi di DPR RI. Ia mengatakan keputusan tersebut disetujui dalam rapat paripurna DPR, termasuk oleh PDIP, sebelum ditetapkan menjadi UU APBN.
"Perlu dipahami bahwa penetapan anggaran pendidikan nasional beserta rinciannya merupakan hasil musyawarah bersama antara pemerintah dan seluruh fraksi di DPR RI. Tidak tepat jika ada narasi yang seolah-olah hanya satu pihak yang mengambil keputusan," ujar Muhammad Rahul dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan bahwa MBG merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperkuat asupan gizi anak-anak Indonesia sebagai bagian dari investasi jangka panjang. Ia berharap tak muncul narasi yang membuat masyarakat ragu dengan program tersebut.
"Fokus utama kita adalah memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia. Jika program ini untuk kepentingan rakyat, mari kita kawal bersama. Jangan membangun narasi yang membuat masyarakat ragu terhadap program untuk generasi bangsa," ujar Rahul.
Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti penggunaan dana program MBG untuk siswa bersumber dari anggaran pendidikan nasional. Isu ini menjadi persoalan lantaran belakangan dianggap berpotensi mengurangi upaya peningkatan kualitas pendidikan.
Hal itu disikapi oleh Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati, anggota Komisi X DPR Adian Napitupulu hingga Bonnie Triyana. PDIP menyebut sikap itu sebagai respons atas pernyataan pejabat bahwa anggaran MBG tidak mengambil jatah anggaran pendidikan.
"Di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN," kata MY Esti di DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan program MBG tidak akan mengurangi program pendidikan. Ia menyebut pemotongan dana Pendidikan akibat MBG keliru.
"Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Tentang apa? Jadi, kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2).
(dwr/imk)
