Kejati DKI Jakarta menghadirkan auditor BPKP bernama Novi Chairul Huda sebagai ahli dalam sidang kasus korupsi pembiayaan ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Tebo Indo dan PT Pratama Agro Sawit (PAS) tahun 2015-2023. Novi menguraikan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini.
Sidang kasus ini digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026). Dalam sidang ini, awalnya Novi menguraikan PT Tebo Indah mendapatkan pembiayaan dari LPEI sebanyak tujuh kali dengan total mencapai Rp 507.035.000.000 (Rp 507 miliar).
Berikut ini rinciannya:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembiayaan Investasi Ekspor (PIE)
I: Rp 193 miliar.
II: Rp 70 miliar.
III: Rp 50 miliar.
IV: Rp 80 miliar.
V: Rp 33.535.000.000.
VI: Rp 52.500.000.000.
Pembiayaan Modal Kerja Ekspor (PMKE): Rp 28 miliar.
"Kemudian, untuk PT PAS. Untuk PT PAS atau Pratama Agro Sawit, itu ada dua fasilitas pembiayaan, yaitu PIE 1 dan PIE 2. PIE 1 Rp 269 miliar, PIE 2 Rp 115 miliar. Total Rp 384 miliar," jelas Novi.
Novi mengatakan ada juga pencairan dari LPEI kepada dua perusahaan tersebut dengan rincian sebagai berikut:
PT Tebo Indah:
Pembiayaan Investasi Ekspor
I: Rp 192.917.701.200
II: Rp 69.999.927.000
III: Rp 50 miliar.
IV: Rp 53.600.000.000
V: Rp 33.534.000.000
VI: Rp 52.499.000.000
Pembiayaan Modal Kerja Ekspor (PMKE): Rp 193.800.000.000
"Total untuk PT Tebo Indah pencairan sebanyak Rp 646.350.628.200," terang Novi.
Sedangkan untuk PT PAS pencairan dilakukan sebanyak dua kali, masing-masing PIE 1 Rp 269 miliar dan untuk PIE 2 Rp 77.470.000.000. Total pencariannya mencapai Rp 346.470.000.000.
"Total untuk PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit pencairannya adalah Rp 992.820.628.200," ujar Novi.
Novi menjelaskan, kerugian keuangan negara yang dihitung olehnya didasarkan pada pencairan pembiayaan kepada PT Tebo Indah dan PT PAS. Dia mengatakan total kerugian negara Rp 992,8 miliar.
"Untuk PT Tebo Indah itu pencairan total Rp 646.350.628.200. Kemudian, untuk PT Pratama Agro Sawit itu pencairan sebanyak Rp 346.470.000.000. Total untuk kerugian keuangan negara menurut pendapat kami adalah Rp 992.820.628.200," tuturnya.
Jaksa kemudian mendalami pertanggungjawaban terhadap uang tersebut. Jaksa juga bertanya apakah BPKP menemukan invoice fiktif dari kedua perusahaan dalam penggunaan dana kredit dari LPEI tersebut.
"Ya terkait dengan penggunaan dana, kami mendapatkan informasi, keterangan-keterangan, terutama yang paling banyak dari saudara Erwin Kurniawan, salah satu informasi itu. Kami mendapatkan informasi bahwa beberapa penggunaan ini ada yang kontrak-kontraknya fiktif atau tidak sesuai nilainya," jelas Novi.
"Kemudian dari pencairan ini digunakan uangnya untuk ditransfer atau membayar utang kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi, seperti itu. Kami mendapatkan informasi seperti itu," imbuhnya.
Temuan Penyimpangan
Novi juga menjelaskan temuan penyimpangan yang dilakukan LPEI saat mencairkan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. Salah satunya ialah jaminan 7 ribu hektare tanah hak guna usaha (HGU).
"Di dalam informasi yang kami peroleh, untuk pembiayaan ini PT Tebo Indah menjaminkan tanah HGU itu sekitar kurang lebih 7 ribu hektare itu tanah, kemudian yang di atasnya ada perkebunan kelapa sawit di sekitar 3 ribu hektare untuk jaminan. Kemudian ada juga jaminan berupa pabrik, kemudian dan tanahnya seluas 25 hektare. Kemudian kami juga mendapat informasi adanya LOU yang dijadikan agunan dalam pembiayaan," kata Novi.
Dia mengatakan ternyata hanya ada 2 ribu hektare sawit di lokasi itu. Novi menyebut 2 ribu hektare sawit itu juga tidak berada di area peta kerja PT Tebo.
"Di dalam area yang 7 ribu hektare HGU tersebut, terdapat 2 hektar sawit juga tapi tidak dikuasai oleh perusahaan, tapi dikuasai oleh masyarakat, karena yang 2.000 itu menurut data itu tidak di area peta kerjanya PT Tebo, seperti itu," ujarnya.
Novi kemudian menjelaskan LPEI tidak melakukan pengecekan atas persediaan dan piutang usaha debitur yang dijadikan agunan. LPEI juga disebut tidak memastikan validitas data luasan lahan tertanam kelapa sawit, transaksi penjualan, dan pembelian bahan baku.
Menurutnya, Direksi LPEI selaku komite pembiayaan memberikan persetujuan kredit meskipun analisis pembiayaan tidak melakukan pengecekan sesuai aturan. Dia mengatakan LPEI harusnya tidak mencairkan dana karena dua perusahaan itu tidak memenuhi syarat.
"Jadi dari agunan lahan, kemudian dari rasio keuangan, terus kemudian dari LOU itu sebenarnya sudah tidak layak mendapatkan pembiayaan. Namun demikian, pembiayaan tetap cair. Akad tetap berjalan, pembiayaan tetap cair," ujarnya.
Dalam perkara ini, jaksa telah mendakwa delapan orang terdakwa merugikan keuangan negara Rp 992,8 miliar. Berikut ini identitas delapan terdakwa dalam kasus ini:
1. Mantan Kepala Departemen Divisi Pembiayaan Syariah LPEI tahun 2011-2017, Andi Maulana Adjie
2. Mantan Kadiv Pembiayaan Syariah LPEI tahun 2007-2016, Intan Apriadi
3. Mantan Kadep Syariah 1 LPEI tahun 2017-2018, Gamaginta
4. Mantan Kadep Pembiayaan Syariah 2 tahun 2011-2016, Komaruzzaman
5. Direktur PT Tebo Indah Liu Raymond (LR)
6. Mantan Direktur Pelaksana 1 Unit Bisnis LPEI tahun 2009-2018, Dwi Wahyudi
7. Relation Manager Pembiayaan Syariah 1 LPEI, Ryan Wahyudi
8. Handoko Limaho selaku Beneficial Owner (pemilik manfaat) PT Tebo Indo (TI) dan PT Pratama Agro Sawit.
Jaksa mengatakan para terdakwa melakukan korupsi terkait pembiayaan ekspor oleh LPEI kepada PT Tebo Indo dan PT Pratama Agro Sawit tahun 2015-2023. Jaksa mengatakan pemberian kredit oleh LPEI tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh para pihak debitur.
"LPEI memberikan fasilitas kredit kepada PT Tebo Indah dan kepada PT PAS meskipun sudah mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak layak untuk diberikan kredit," ujar jaksa.
Jaksa mengatakan direksi LPEI saat itu tidak melakukan inspeksi terhadap jaminan atau agunan yang diberikan PT Tebo Indah dan PT PAS. Jaksa mengatakan pihaknya akan mengajukan barang bukti berupa keterangan 112 orang, tiga orang ahli, laporan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP dan bukti lainnya.
(kuf/haf)
