Jakarta -
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Biro Perencanaan dan Kerja Sama menggelar Forum Koordinasi Percepatan Pembukaan Perlintasan Temajuk-Telok Melano, kemarin. Forum ini membahas peluang Temajuk sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor pariwisata.
Forum koordinasi ini juga mempertemukan para pemangku kepentingan lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk merumuskan langkah percepatan pengaktifan kembali Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman mengatakan pembukaan kembali perlintasan Temajuk-Telok Melano tidak semata-mata dimaknai sebagai pembangunan infrastruktur fisik. Lebih dari itu, perlintasan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan berbagai sektor strategis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita berharap jika pintu batas Temajuk-Telok Melano kembali aktif, maka tidak hanya dibuka secara fisik, namun lebih-lebih dapat dimaknai membuka secara ekonomi, sosial, budaya, perdagangan, dan pariwisata, sehingga ada manfaat nyata yang kita peroleh sesuai karakter unggulan Temajuk," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5/2026).
Dalam arahannya, Makhruzi menyampaikan dua output utama yang diharapkan dari forum koordinasi ini. Pertama, tercapainya kesepakatan rencana aksi percepatan pembukaan gerbang perlintasan Temajuk sekaligus pengusulan Temajuk sebagai KEK sektor pariwisata. Hal ini termasuk pengembangan konsep serupa di wilayah perbatasan lain, seperti Motaain yang berbatasan dengan Timor Leste.
Kedua, penyepakatan jadwal terbaik untuk peresmian pembukaan kembali perlintasan Indonesia-Malaysia di Temajuk dan Telok Melano. Proses ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari Kementerian Luar Negeri RI, termasuk dalam penyusunan usulan KEK sektor pariwisata yang dapat dikembangkan secara sinergis bersama pihak Malaysia.
Perlu diketahui, forum koordinasi ini juga dilaksanakan bertepatan dengan satu tahun arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam surat Menteri Sekretaris Negara tertanggal 20 Mei 2025. Arahan ini membahas soal keberlanjutan rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Gelombang III sebagai prioritas penguatan kawasan perbatasan.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Budi Setyono, menjelaskan pelaksanaan forum tersebut merupakan mandat dari kesepakatan bilateral Border Crossing Agreement (BCA) RI-Malaysia tahun 2023. Selain itu, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Persidangan ke-40 Sosek Malindo yang digelar di Langkawi pada November 2025.
Budi menegaskan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan pembukaan kembali perlintasan batas negara yang telah lama dinantikan masyarakat di kedua sisi perbatasan.
BNPP RI menilai Temajuk memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sektor pariwisata, mengingat letaknya yang berdekatan dengan destinasi wisata unggulan di Sarawak, Malaysia.
Tren pengembangan kawasan ekonomi lintas batas melalui konsep Special Economic Zone (SEZ) juga tengah diminati oleh Malaysia, sebagaimana tercermin dari inisiatif pengembangan kawasan Johor-Singapura. Kondisi tersebut membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Malaysia dalam mengelola kawasan wisata lintas negara.
Karena itu, pengembangan pariwisata Temajuk diharapkan dapat didukung oleh kolaborasi amenitas, akomodasi, kuliner, fasilitas umum, serta layanan pendukung lainnya yang terintegrasi dan berdaya saing.
Adapun pembukaan kembali PLB Temajuk juga dinilai sejalan dengan dua prioritas nasional dalam Asta Cita, yakni penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara serta pembangunan dari desa dan kawasan pinggiran.
Ke depan, Temajuk diharapkan tidak hanya menjadi barrier penjaga kedaulatan negara, tetapi juga jembatan pertumbuhan ekonomi baru yang memperkuat kesejahteraan masyarakat perbatasan dan hubungan Indonesia-Malaysia secara berkelanjutan.
(anl/ega)
