Jakarta -
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono melakukan audiensi bersama Wali Kota Palopo serta jajaran Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, kemarin. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya data sebagai landasan utama pengentasan kemiskinan.
"Setiap program harus menggunakan DTSEN. Semua harus berbasis data, data, data," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).
Pada pertemuan ini, dibahas pula sejumlah isu prioritas, mulai dari program Sekolah Rakyat, kuota PBI Jaminan Kesehatan, ketersediaan logistik lumbung sosial, hingga Rumah Sejahtera Terpadu (RST).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wali Kota Palopo Amira Maulidyanti menyampaikan kesiapannya dalam mendukung program Sekolah Rakyat. Ia menjelaskan tersedia lahan sekitar 5 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Menanggapi hal itu, Agus menekankan bahwa status lahan harus jelas. "Palopo harus punya SR, dan sertifikat tanahnya harus atas nama Pemkot," tegasnya.
Agus menambahkan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, dengan kapasitas masing-masing sekolah 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA.
Ia juga menekankan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pengembangan karakter dan keterampilan siswa melalui konsep talent mapping.
"Siswa Sekolah Rakyat harus berkarakter, terampil, dan beragama. Mereka juga diarahkan untuk menguasai minimal dua bahasa asing sebagai bekal menghadapi tantangan global," paparnya.
Pada kesempatan ini, Agus juga menekankan pentingnya pemerataan teknologi agar tidak ada kesenjangan antara siswa kaya dan miskin.
"Mulai dari SD hingga SMA, setiap siswa akan diberikan laptop agar tidak ada lagi kesenjangan teknologi," urainya.
Kemudian, Agus juga menyoroti persoalan sanitasi yang menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan dan kesehatan buruk. Menurutnya, rumah tidak layak huni yang masih banyak ditemui di desil 1 dan 2 DTSEN menjadi salah satu alasan munculnya program pembangunan 3 juta rumah layak huni yang diinisiasi Presiden Prabowo.
Tak lupa Agus kembali mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengulangi pengalaman masa lalu ketika pemerintah daerah kurang memahami kondisi warganya.
"Jangan sampai pemerintah daerah tidak tahu masalah warganya, seperti kasus di Sukabumi ada warga yang tubuhnya penuh cacing. Kita harus aktif, sinergi, dan berpijak pada data. Itulah fondasi pengentasan kemiskinan," katanya.
Sementara itu, perwakilan LP3ES menyampaikan hasil riset sosial ekonomi yang memperlihatkan tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan struktural di Indonesia. Diskusi pun berkembang ke arah sinergi antara pemerintah dan lembaga riset untuk memastikan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dapat dijalankan lebih efektif.
Sebagai informasi, turut hadir dalam pertemuan tersebut Walikota Palopo Amira Maulidyanti, Kadinsos Kota Palopo Zul, Pemimpin Redaksi Jurnal PRISMA LP3ES Fajar Nursahid, Direktur Eksekutif LP3ES Fahmi Wibawa, Wakil Direktur LP3ES Erwan Halil dan Asscociate LP3SE Arif Wakhidin.
(akd/akd)
