Jakarta -
Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan pihaknya tidak hanya berhenti pada tataran rapat koordinasi (rakor), tetapi akan mengawal langsung proses pemulihan di lapangan melalui kehadiran di lokasi bencana.
"DPR akan mengawal betul-betul proses pemulihan dengan berkantor bergantian di lokasi bencana," tegas Kawendra, dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).
Hal tersebut ia sampaikan seusai rakor Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, TNI-Polri, dan relawan, Selasa (30/12).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Kawendra, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar seluruh program pemulihan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.
"Setelah rakor ini semua pihak harus bersama memastikan program pemulihan pascabencana berjalan terkoordinasi dan tepat sasaran. Jangan sampai ada program yang tumpang tindih atau tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan," kata Kawendra.
Kawendra menambahkan DPR RI akan memastikan setiap kebijakan pemulihan berjalan cepat, akuntabel, dan berkelanjutan, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar pemulihan pascabencana benar-benar mengembalikan kehidupan masyarakat.
"Yang paling utama adalah memastikan pemulihan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak, agar semua sesuai dengan harapan Presiden Prabowo, masyarakat bisa kembali pulih dan sejahtera," kata Kawendra.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pihaknya berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan cepat, terarah, dan tidak tumpang tindih.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menempatkan pimpinan DPR RI untuk bergantian berkantor langsung di Aceh.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, pimpinan DPR RI akan bergantian berkantor di lokasi bencana guna memastikan koordinasi berjalan intensif dengan seluruh pihak terkait.
Kehadiran langsung di lokasi bencana dinilai penting untuk mempercepat pengambilan keputusan serta memperlancar komunikasi dengan pemerintah daerah.
"Pimpinan DPR akan bergantian berkantor di Aceh untuk melakukan koordinasi secara intensif. Secara bersama-sama kita akan meminta kementerian dan lembaga menempatkan PIC sementara di sini, agar koordinasi dengan pemerintah daerah lebih mudah," terang Dasco.
Dasco juga mengungkapkan hasil rakor tersebut telah disampaikan kepada Prabowo yang dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Rabu (31/12).
DPR RI berharap langkah ini menjadi fondasi kuat dalam pelaksanaan pemulihan pascabencana, termasuk dalam perencanaan anggaran tahun 2026.
(prf/ega)
