Anggota DPR Usul Second Account di Medsos Dilarang: Sangat Merusak

Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, menilai akun kedua atau second account di media sosial (medsos) meresahkan karena disalahgunakan. Oleh mengusulkan penggunaan second account medsos dilarang.

Hal itu disampaikan Oleh Soleh dalam Rapat Dengar Pendapatan Umum (RDPU) Panja Penyiaran dengan perusahaan Google, YouTube, Meta dan TikTok. Soleh menyebut kehadiran second account tak membawa manfaat.

"Soal akun ganda Pak. Baik di YouTube, di Instagram, di TikTok. Akun ganda ini kan sangat-sangat, sangat merusak Pak. Akun ganda ini kan pada akhirnya disalahgunakan. Pada akhirnya, bukan mendatangkan manfaat bagi masyarakat, bagi pemakai yang asli tentunya," kata Oleh Soleh dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Oleh Soleh menilasi second account di media sosial menjadi ancaman, meskipun menguntungkan perusahaan media sosial. Legilastor PKB ini mencontohkan soal pendengung atau buzzer yang menggunakan second account untuk menyerang seseorang.

"Walaupun di sisi lain bagi platform akun ganda mungkin menguntungkan. Tapi secara umum 100% saya rasa akun ganda ini justru malah menjadi ancaman dan bahkan merusak," ujar legislator PKB ini.

"Salah satunya buzzer Pak. Buzzer. Bagaimana ini akibat buzzer orang yang nggak qualified menjadi terkenal, menjadi artis, menjadi apa, menjadi wah, menjadi super gitu dan dia malah mengalahkan orang yang qualified gitu," tambahnya.

Oleh meminta perusahaan Meta hingga TikTok untuk memberikan perhatian terkait keresahan second account. Oleh lantas mengusulkan larangan second account diatur di dalam revisi UU Penyiaran.

"Ini dalam rangka memfilter akun ganda. Rekomendasi saya, rekomendasi saya, pimpinan dan mohon dicatat sekretariat, dalam rancangan dimasukkan bahwasanya platform digital tidak boleh membuat akun ganda. Saya minta ini," katanya.

Oleh menilai pengguna media seharusnya punya satu akun saja untuk satu pribadi. Oleh menilai hal ini menjadi langkah untuk mencegah adanya konten yang ilegal.

"Hanya satu akun asli saja. Tidak boleh satu orang memiliki akun ganda, baik perusahaan, lembaga, maupun personal. Karena hanya itulah satu-satunya cara itulah yang bisa meng-handle berbagai ilegal konten-konten. Karena kebanyakan ilegal kontenlah yang memproduksi hal-hal yang bersifat negatif," imbuhnya. (dwr/rfs)