Jakarta -
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto melaporkan adanya dua desa di Bogor, Jawa Barat, yang dilelang. Terkait ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Plt Menteri BUMN Dony Oskaria untuk segera mengisi direksi Perhutani.
Hal itu disampaikan Dasco saat pimpinan DPR rapat bersama para Menteri Kabinet Merah dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di ruang rapat Komisi XIII DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Dasco mulanya meminta Dony untuk mengecek bank-bank Himbara terkait dua desa di Bogor yang dilelang.
"Jadi kalau tadi dengar dua desa mau dilelang, saya pikir di sini ada plt Menteri BUMN, itu mungkin bank-bank di bawah himbara, nanti tolong dicek Pak Dony,"
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, Dasco meminta Dony segera mengisi kekosongan direksi Perhutani. Sebab, Dasco menilai carut marut polemik dua desa dilelang dikarenakan oleh Perhutani.
"Sama nanti tolong coba disampaikan, beberapa carut marut ini kan karena Perhutani, kami cek tadi bahwa direksi Perhutani sampai dengan sekarang masih kosong," ujarnya.
"Kira-kira kapan mau diisi itu? Kira-kira kapan Pak? Supaya masalah-masalah ini bisa cepat tertanggulangi?" tanya Dasco.
Dony pun menjawab pekan depan. Dasco lantas menyetujuinya.
"Minggu depan? Oke. Jadi minggu depan komposisi direksi Perhutani sudah ada ya?" kata Dasco lagi yang dijawab anggukan oleh Dony.
Sebelumnya, Yandri Susanto mengungkapkan ada dua desa di Bogor yang dilelang. Yandri mengatakan pemerintah dan DPR perlu segera mengambil sikap mengenai pelelangan tersebut.
"Ada 2 desa sekarang, di Bogor, di Kecamatan Sukamakmur, yaitu Desa Sukamulya dan Sukaharja, lagi dilelang, Pak Dasco," ujar Yandri dalam pertemuan audiensi tersebut.
Yandri mengatakan desa tersebut telah berdiri sejak 1930. Namun saat ini justru telah terpasangi pelang lelang.
"Desa ini berdiri tahun 1930, sebelum merdeka, tapi ketika tahun 80, ada salah satu perusahaan, Gunung Makmur apa itu, mengagunkan tanah ke bank, ini kredit macet, ternyata tanah itu tanah desa, dan sekarang sedang dipasang pelangnya," ujarnya.
"Saya kira ini DPR bersama pemerintah harus ambil sikap, Pak Dasco. Tidak boleh di negeri ini, yang 80 tahun Indonesia merdeka, ada desa yang dilelang, Pak," sambungnya.
(amw/fca)
