Jakarta -
Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (Jakpus). Mereka mengkritik soal Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga supremasi sipil.
Pantauan detikcom di Jalan Merdeka Selatan arah Gambir pada Rabu (24/6/2026) sekitar pukul 16.30 WIB, massa berkumpul di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke kawasan Gambir. Massa mahasiswa tersebut tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) hingga Cipayung Jakarta Barat.
Akses jalan menuju Gambir ditutup sementara saat aksi digelar. Kendaraan dari arah MH Thamrin menuju Gambir dialihkan ke Medan Merdeka Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para peserta aksi tampak bergantian menyampaikan orasi dari atas mobil komando. Dalam demonstrasi itu, mereka mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk program MBG.
Salah seorang orator menilai program MBG tidak memberikan manfaat yang signifikan dibandingkan anggaran besar yang telah digelontorkan pemerintah. Menurutnya, anggaran program MBG seharusnya dapat dialihkan untuk sektor pendidikan yang dinilai lebih mendesak.
"MBG ini benar-benar tidak berguna. Program ini sudah banyak menghabiskan anggaran negara. Seharusnya MBG ini tidak perlu. Anggarannya bisa dialihkan untuk pendidikan," ujar orator dalam aksi tersebut.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Jakarta Barat, Ahmad Mixel Meyna Imtiyazi, mengatakan aksi tersebut tidak hanya menyoroti program MBG, tetapi juga membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan nasional.
Mahasiswa menyampaikan tuntutan soal evaluasi MBG, pemulihan ekonomi nasional, evaluasi program strategis nasional, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kesejahteraan guru, perlindungan demokrasi dan supremasi sipil, serta pengawasan terhadap pembahasan RUU Polri dan RUU TNI (Belia/detikcom)
Adapun tuntutan yang disampaikan massa antara lain pemulihan ekonomi nasional, evaluasi program strategis nasional, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kesejahteraan guru, perlindungan demokrasi dan supremasi sipil, serta pengawasan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri dan RUU TNI.
Menurut GMNI, berbagai kebijakan pemerintah perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi juga menyoroti pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil yang menjadi salah satu hasil utama Reformasi 1998.
"Reformasi 1998 mengajarkan bahwa demokrasi tidak hanya dibangun melalui pemilihan umum, tetapi juga melalui pembatasan kekuasaan negara agar tidak terkonsentrasi pada satu institusi atau kelompok tertentu," kata Mixel.
Mereka menilai demokrasi tidak hanya dibangun melalui pemilihan umum, tetapi juga melalui pembatasan kekuasaan negara agar tidak terpusat pada satu institusi atau kelompok tertentu.
GMNI menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi konstitusional, institusi sipil harus tetap menjadi pengambil keputusan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, mereka mengingatkan agar keterlibatan militer dalam ranah sipil tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak mengurangi independensi lembaga-lembaga sipil.
Massa menilai penghapusan dwifungsi ABRI pada era Reformasi merupakan tonggak penting dalam upaya memperkuat demokrasi dan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.
Menurut mereka, diskusi publik yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir terkait meningkatnya keterlibatan unsur militer, baik aktif maupun purnawirawan, di sejumlah jabatan strategis sipil perlu menjadi perhatian bersama.
Di satu sisi, keterlibatan tersebut dinilai dapat mempercepat koordinasi pemerintahan. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai berkurangnya ruang profesionalisme birokrasi sipil serta melemahnya sistem merit dalam pengisian jabatan publik.
Karena itu, GMNI Jakarta Barat meminta pemerintah dan DPR memastikan pembahasan RUU Polri maupun RUU TNI dilakukan secara transparan serta tetap menjunjung prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan akuntabilitas publik.
Saksikan Live DetikSore :
(bel/jbr)
