Jakarta -
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap sebanyak 101 sekolah rakyat (SR) akan menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 mulai besok. Gus Ipul mengatakan MPLS di sekolah rakyat akan berlangsung selama 19 hari.
"Per hari ini ada 28.478 siswa baru dan akan terus bertambah seiring dengan penetapan dari Pemda dan juga nanti menyesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana. Jika ditambah dengan siswa existing yang mulai proses pembelajaran tahun lalu, secara keseluruhan per hari ini ada 43.346 siswa dan ada 1.550 rombel (rombongan belajar)," kata Gus Ipul di Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gus Ipul mengatakan MPLS hanya dilaksanakan pada sekolah rakyat yang menerima siswa baru kemudian dilanjutkan dengan matrikulasi. Ia mengatakan pelaksanaan MPLS di sekolah rakyat dibagi dalam 4 gelombang dengan 19 hari rangkaian yang ramah anak.
Gus Ipul menuturkan gelombang I pada 14 Juli 2026 di 19 titik SR Permanen, gelombang II pada 31 Juli 2026 di 63 titik SR Permanen. Lalu, pada 15 Agustus 2026 di 8 titik SR Rintisan Baru untuk Jakarta dan sekitarnya, serta pada 31 Agustus 2026 di 11 titik SR Permanen.
"101 Sekolah Rakyat seluruh gelombang mengikuti kerangka MPLS yang sama. 19 hari rangkaian, empat fase, dan tentu seluruh proses yang ada mempertimbangkan satu masa orientasi yang ramah anak," ujarnya.
Gus Ipul menyebut MPLS di sekolah rakyat dilakukan secara bertahap dalam 4 gelombang karena menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana sekolah, keamanan dan kenyamanan siswa, serta ketersediaan utilitas dasar. Ia mengatakan MPLS bertahap bukan indikasi keterlambatan melainkan desain sistem penerimaan Sekolah Rakyat.
"Sekolah Rakyat menganut pendekatan multy entry-multy exit. Siswa dapat masuk kapan pun sepanjang tahun ajaran berjalan, tidak terpaku pada satu titik waktu pendaftaran. Setiap siswa baru dari gelombang mana pun ia masuk akan lebih dulu menjalani matrikulasi sebelum mengikuti pembelajaran reguler bersama siswa existing," kata Gus Ipul.
Gus Ipul mengatakan MPLS diselenggarakan untuk mengenal potensi diri siswa seperti minat, bakat, dan kondisi awal siswa terkait dengan kesehatan dan psikologis. Lalu, pengenalan warga sekolah seperti guru, wali asuh, wali asrama hingga siswa kakak kelas.
Kemudian, pengenalan kurikulum meliputi media pembelajaran dan kegiatan keasramaan, pengenalan lingkungan sekolah seperti fasilitas kegunaan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Ia mengatakan seluruh materi disampaikan dengan metode aktif, menyenangkan, dan sesuai tahap perkembangan anak tanpa ceramah searah.
"Tiga puluh enam materi dalam tujuh kelompok tematik; A. Pengenalan lingkungan dan adaptasi 4 materi. B. Jati diri dan karakter, dinamika kelompok 4 materi. C. Literasi, numerasi, dan cara belajar 4 materi. D. Kesehatan, keselamatan, dan perlindungan 4 materi. E. Literasi digital dan bijak bermedia 3 materi. F. Kedisiplinan, kesamaptaan, dan bela negara 14 materi. G. Pencegahan perilaku berisiko seperti bullying, NAPZA, judi online 3 materi," ujarnya.
Gus Ipul mengatakan akan ada pendampingan dari taruna TNI dan Polri selama 5 hari pelaksanaan MPLS dalam rangka penguatan kedisiplinan. Ia berharap anak-anak di sekolah rakyat bisa mengikuti proses pembelajaran secara tertib dan rapi dari bangun tidur sampai tidur kembali.
"Pendampingan dari Taruna, Taruna TNI dan Polri. Mereka ini, anak-anak tua, adik-adik kita ini, mendampingi saja mengajari mereka bagaimana menempatkan, ya, barang-barang milik pribadi, perlengkapan sekolah, bagaimana misalnya menempatkan sepatu yang baik, yang benar. Jadi hal-hal yang menurut kita itu menjadi bagian dari menguatkan kedisiplinan siswa. Itu pun waktunya hanya lima hari," kata Gus Ipul.
"Selebihnya kita juga bekerja sama dengan TNI atau Polri setempat untuk melatih mereka baris-berbaris, atau mungkin kepramukaan, dan lain-lainnya yang memang itu menjadi bagian dari pembelajaran di Sekolah Rakyat. Ya. Jadi ini sekali lagi itu adalah semacam KKN-nya Taruna, KKN-nya Taruna TNI maupun Polri," imbuhnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan pihaknya tidak akan menoleransi jika ada aksi perpeloncoan atau bullying dalam pelaksanaan MPLS. Ia mengatakan akan ada sanksi untuk pelaku kekerasan, bullying hingga kekerasan seksual di sekolah rakyat.
"Sekolah Rakyat sungguh-sungguh berusaha keras agar tidak terjadi kekerasan, tidak ada kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, tidak ada perundungan atau bullying, dan terakhir tidak ada tindakan intoleransi," ucapnya.
Simak juga Video 'Pemprov DKI Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat di Jakarta':
(mib/whn)
