Wamenaker Sidak Perusahaan Terkait Penahanan Ijazah Pekerja

Jakarta -

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan melakukan sidak ke tiga perusahaan. Sidak ini dilakukan untuk memastikan hak-hak dasar pekerja tetap dihormati.

Tiga perusahaan yang dikunjungi di antaranya di wilayah Tangerang, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Sidak dilakukan setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima laporan masyarakat mengenai dugaan penahanan dokumen penting milik mantan pekerja, seperti ijazah.

"Kita lakukan sidak karena adanya aduan masyarakat terkait penahanan ijazah oleh perusahaan," jelas Immanuel dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025).

Menurutnya, sidak ini bukan semata soal penegakan aturan, tetapi juga bagian dari mandat Undang-Undang dan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperkuat perlindungan pekerja. Ia menekankan sidak yang ia lakukan merupakan wujud komitmen negara yang ingin melindungi warga negaranya.

"Kehadiran saya ini dalam kapasitas sebagai negara, bukan untuk menekan, apalagi memeras, tetapi untuk melindungi warga negara. Kami ingin pelaku usaha fokus menjalankan bisnisnya dengan baik, sementara negara hadir memastikan hak-hak pekerja tetap dihormati," tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa praktik penahanan ijazah, terlebih jika disertai permintaan tebusan, termasuk pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Untuk itu, Kemnaker telah menerbitkan Surat Edaran No. M/5/HK.04.00/V/2025 yang melarang perusahaan menahan dokumen pribadi pekerja.

Dalam kegiatan sidak ini, sejumlah mantan pekerja yang hadir langsung menerima kembali ijazah mereka dari pihak perusahaan. Emmanuel pun mengapresiasi langkah kooperatif perusahaan yang telah mengembalikan dokumen para pekerja.

"Terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang telah kooperatif terhadap apa yang menjadi keputusan negara," ucapnya.

Sementara itu, bagi para mantan pekerja, kembalinya ijazah mereka menjadi hal yang berarti. Beberapa di antara mereka menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas langkah cepat yang diambil Kemnaker dalam menindaki hal ini.

(akn/ega)