Wakil Tetap RI (Watapri) untuk PBB di New York, Umar Hadi, mengungkapkan negara-negara anggota sudah menyepakati reformasi PBB. Alasannya, menurut Umar Hadi, adalah perubahan situasi global yang terjadi sejak PBB didirikan 80 tahun lalu.
Umar menjelaskan, setidaknya ada 3 hal yang berbeda kondisi PBB saat 80 tahun yang lalu dengan sekarang. Mulai jumlah negara anggota, perkembangan negara-negara anggota, hingga kehadiran dari berbagai perusahaan yang dapat mempengaruhi ekosistem dunia lewat sisi ekonomi.
"Jadi memang banyak negara sepakat bahwa PBB ini sebagai organisasi harus mengalami reformasi karena perubahan situasi tadi," kata Umar Hadi dalam konferensi pers di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Umar meyakini faktor-faktor inilah yang memengaruhi atau menjadi dasar keinginan negara anggota agar PBB melakukan reformasi. Sebabnya, menurut dia, Sidang Majelis Umum PBB ke-80 tahun ini akan berbeda dengan sebelumnya.
"Saya kira itu sebagai latar belakang. Karena itu yang Sidang Majelis Umum PBB tahun ini sepertinya tidak biasa-biasa saja," ujar Umar.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto, kata Umar, dalam sidang nanti menegaskan komitmen Indonesia terhadap pentingnya multilateralisme melalui PBB. Sekaligus juga menjelaskan tentang perkembangan dan apa yang menjadi prioritas Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia.
"Lalu juga tentunya kita perlu meng-update negara-negara anggota PBB lainnya, mengenai perkembangan kita dan apa prioritas-prioritas kita ke depan yang tentunya adalah untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," terang Umar.
"Lalu kita juga kan perlu, faktanya sebetulnya Indonesia ini dalam berbagai isu global kita ada kepemimpinan dalam isu lingkungan hidup, dalam isu HAM, SDG, apalagi kalau isu Palestina, ada peran-peran kepemimpinan kita dan kontribusi kita kepada PBB termasuk dalam hal reformasi PBB itu sendiri," pungkasnya.
Sidang Umum ke-80 PBB telah dibuka pada 9 September 2025. Dua minggu setelahnya, akan digelar Debat Umum Tingkat Tinggi pada 23 September 2025.
Kehadiran Prabowo bakal menjadi pertama kali Presiden RI sejak 10 tahun terakhir. Sebelumnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah menghadiri Sidang Umum PBB secara langsung.
Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato di sidang tersebut. Prabowo akan berpidato pada Selasa (23/9) mendatang.
"Informasi yang kami peroleh, sejauh ini beliau dijadwalkan pidato di tanggal 23 (September)," kata Kepala PCO Hasan Nasbi kepada wartawan, Jumat (22/8).
(rfs/rfs)
