Enam menteri koordinator (menko) di kabinet Presiden Prabowo Subianto mendatangi gedung DPR RI. Kecuali Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang sedang mendampingi Prabowo di KTT BRICS Brasil, mereka meminta tambahan anggaran di kementerian masing-masing kepada DPR RI.
Permintaan soal pagu indikatif tahun anggaran 2026 itu disampaikan dalam rapat yang dipimpin Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah. Rapat digelar di ruang rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Berikut usulan anggaran masing-masing menko dirangkum detikcom.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Menko Polkam
Menko Polkam Budi Gunawan (BG) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 728,8 miliar. Budi mengatakan tambahan anggaran itu salah satunya akan digunakan untuk membangun command center.
Menko Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan. (Foto: Arina Zulfa Ul Haq/detikJateng)
"Pagu indikatif pada 2026 sebesar 126,5 miliar, namun perlu dicatat angka ini belum mencakup belanja untuk melaksanakan tugas koordinasi yang menjadi inti dari mandat Kemenko," kata Budi.
"Operasional pegawai sebesar Rp 95,1 miliar. Operasional perkantoran sebesar Rp 31,4 miliar," sambungnya.
Budi mengatakan saat ini belum terdapat alokasi anggaran untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan. Padahal, kata dia, fungsi tersebut merupakan inti peran dari Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor dan kementerian lembaga.
"Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran, kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar," ujarnya.
Usulan tambahan anggaran itu mencakup program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp 195,3 miliar. Rinciannya adalah koordinasi politik dalam negeri Rp 29 miliar, koordinasi politik luar negeri Rp 23,5 miliar, koordinasi pertahanan negara dan kesatuan bangsa Rp 34,5 miliar, koordinasi keamanan dan ketertiban Rp 41,3 miliar, koordinasi komunikasi dan informasi Rp 30 miliar, Kompolnas Rp 20 miliar, Komisi Kejaksaan Rp 12 miliar.
Kemudian, kata dia, usulan tambahan anggaran itu juga akan digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 533,5 miliar. Dia mengatakan alokasi anggaran untuk program itu terbesar digunakan untuk pembangunan command center sebesar Rp 250 miliar.
2. Menko Kumham Imipas
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengusulkan penambahan anggaran pada 2026 sebesar Rp 100,609 miliar. Yusril mengatakan pagu indikatif Kemenko Kumham Imipas pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp 124,633 miliar.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. (Yogi/detikcom)
"Anggaran tahun 2026 kami telah mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 124,633 miliar. Terdapat penurunan dari yang sebelumnya disepakati 2025, sebesar 4,4%," kata Yusril.
"Kami dalam rangka untuk mencapai seluruh program yang ingin kami lakukan di 2026, kami kembali mengusulkan kepada Saudara-saudara pimpinan agar belanja non-operasional dan juga belanja modal kiranya dapat ditambahkan sejumlah Rp 100,609 miliar untuk menambahi pagu anggaran," sambungnya.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan pada tahun anggaran 2025, pihaknya mulanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 9 miliar. Dia mengatakan dari anggaran itu, pihaknya kesulitan membayar gaji pegawai.
"Pada tahun yang lalu Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM mendapatkan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 9 miliar, saya ulangi lagi Rp 9 miliar," ujarnya.
"Kemudian, alokasi ini tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sebuah kementerian koordinator untuk membayar gaji, keperluan perkantoran," sambungnya.
Yusril mengatakan pihaknya lalu menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Kemenko Kumham Imipas. Dalam Inpres itu, menurut dia, pihaknya harus melakukan blokir anggaran.
"Setelah diblokir, anggaran Rp 9 miliar itu tersisa Rp 4,5 miliar. Jadi mengingat keterbatasan antara efisiensi ini, maka kami telah mengajukan usulan anggaran pada waktu itu disampaikan ke Ketua sebesar Rp 325 miliar," jelasnya.
Dia mengatakan dari usulan tambahan anggaran itu pun lalu disetujui DPR. Dia mengatakan pada awal April kurang lebih Rp 200 miliar telah dicairkan.
"Relasinya sampai sekarang ini, baru sampai 7 Juli realisasinya Rp 38 miliar atau 18,74% dari pagu akhir anggaran 2025," tuturnya.
3. Menko Infrastruktur
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto: Firda Cynthia/detikcom)
AHY mengatakan pagu indikatif anggaran Kemenko pada 2026 sebesar Rp 115,7 miliar.
"Dengan rincian untuk membiayai belanja pegawai baik gaji atau tunjangan sebesar Rp 72,5 miliar, dan belanja operasional Rp 43,2 miliar," ujar AHY.
AHY mengatakan pagu indikatif anggaran itu belum dapat memenuhi pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan koordinasi kebijakan. Maka dia mengusulkan adanya penambahan anggaran Rp 200,2 miliar sehingga total usulannya menjadi Rp 315,9 miliar.
"Dalam kesempatan ini kami sekaligus menyampaikan permohonan usulan tambahan Rp 200,2 miliar, untuk membiayai program dukungan manajemen yang belum teralokasi sebesar Rp 114,07 miliar, dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan Rp 86,14 miliar," ujarnya.
"Sehingga total kebutuhan anggaran untuk 2026 menjadi Rp 315,9 miliar," sambung dia.
Sementara itu, menurut AHY, pagu anggaran yang efektif pada 2025 Kemenko Infrastruktur mendapatkan Rp 210,9 miliar. Dia mengatakan realisasi anggaran hingga 4 Juli 2025 sebesar Rp 107,5 miliar.
"Sampai 4 Juli 2025, realisasi anggaran Kemenko Infrastruktur mencapai 51,01% dari pagu indikatif sebesar Rp 210,9 miliar dengan realisasi sebesar Rp 107,5 miliar," jelasnya.
4. Menko Pangan
Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengusulkan adanya penambahan anggaran 2026 sebesar Rp 272 miliar. Zulhas mengatakan penambahan anggaran itu untuk memonitor langsung kebutuhan pangan di daerah-daerah.
"Sekali lagi, kami dapat banyak penugasan, ada inpres, perpres, keppres, salah satu yang sekarang ini adalah mengenai pendirian Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih," kata Zulhas.
Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). (Foto: Aulia Damayanti/detikcom)
Dia mengatakan saat ini pagu indikatif Kemenko Pangan pada 2026 sebesar Rp 137 miliar. Dia mengatakan anggaran itu dialokasikan untuk belanja pegawai, operasional dasar, dan pemeliharaan kantor.
"Memerlukan tambahan Rp 272 miliar, jadi total pagu anggaran 2026 kami mengusulkan Rp 410 miliar. Mudah-mudahan mendapat dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota Banggar," tuturnya.
5. Menko PMK
Menko PMK Pratikno. (Rumondang Naibaho/detikcom)
"Total kebutuhan anggaran yang kami rancangkan di 2026 Rp 314 miliar lebih, kemudian total pagu indikatif 2026 itu Rp 106,8 miliar," ujar Pratikno.
"Artinya ada kekurangan Rp 207,218 miliar, oleh karena itu kami mengusulkan permohonan tambahan anggaran untuk 2026 sebesar Rp 207,218 miliar," sambungnya.
6. Menko PM
Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memiliki misi utama mengurangi kemiskinan di Indonesia. Cak Imin berkelakar, jika anggaran kemenko Kabinet Merah Putih ditambah, kemiskinan di Indonesia dapat berkurang.
"(Kemenko PM) membawa misi penting mewujudkan cita-cita besar Indonesia bebas kemiskinan dan menjadi bangsa yang produktif," kata Cak Imin.
Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin). (Adrial/detikcom)
Lebih lanjut, Cak Imin pun mengusulkan tambahan anggaran pada 2026 sebesar Rp 276,1 miliar. Cak Imin mengatakan Kemenko PM pada 2026 memerlukan anggaran Rp 500,1 miliar, sedangkan pagu indikatif 2026 saat ini sebesar Rp 223,9 miliar.
"Kalau kemenko ketemu semua mengaku jujur ini, tapi nasib tergantung Badan Anggaran. Kebutuhan tersebut hanya terpenuhi sebesar Rp 223 miliar dari pagu indikatif untuk belanja perkantoran dan operasional, bukan anggaran program," ujarnya.
"Sehingga perlu tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 276,1 miliar," imbuh dia.
(fca/fca)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
