Jakarta -
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memastikan penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) serta berbagai bantuan sosial lainnya bagi penyintas bencana terus berjalan. Penyaluran dilakukan dengan prinsip tepat sasaran, akuntabel, dan berbasis data lapangan.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian menegaskan seluruh mekanisme penyaluran bantuan menggunakan pendekatan berbasis data dari pemerintah daerah atau bottom-up. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
"Kecepatan untuk memberikan bantuan, baik rumah yang rusak, perorangan, perabotan, uang lauk-pauk, dan juga stimulan ekonomi, itu menggunakan mekanisme bottom-up dari pendataan pemerintah kabupaten/kota. Ada yang cepat, ada yang lambat," kata Tito, dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menjelaskan perbedaan kecepatan penyaluran bantuan di tiap daerah bukan disebabkan oleh keterlambatan pemerintah pusat, melainkan karena variasi kecepatan pendataan dan pengajuan dari pemerintah daerah. Menurutnya, data penerima bantuan harus melalui proses verifikasi berlapis, mulai dari pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga validasi lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kami menemukan ada data ganda di lapangan. Karena itu verifikasi sangat penting agar bantuan tepat sasaran," tegasnya.
Berdasarkan data Satgas PRR per (13/4/2026), penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial berupa bantuan jaminan hidup, isi hunian, serta stimulan ekonomi telah menjangkau berbagai wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di Provinsi Aceh, Kabupaten Pidie Jaya tercatat menerima bantuan terbesar dengan total Rp123,66 miliar. Disusul Aceh Timur sebesar Rp37,68 miliar dan Aceh Tengah Rp27,14 miliar. Selain itu, sejumlah daerah lain seperti Bener Meriah, Nagan Raya, dan Kota Subulussalam juga menerima bantuan dengan nilai miliaran rupiah.
Sementara di Sumatera Utara, bantuan sosial disalurkan antara lain ke Tapanuli Selatan sebesar Rp14,61 miliar, Langkat Rp8,51 miliar, serta Humbang Hasundutan mencapai Rp3,62 miliar. Adapun di Sumatera Barat, bantuan tercatat disalurkan ke Kota Padang Panjang sebesar Rp81,81 miliar, Padang Pariaman Rp9,18 miliar, dan Kabupaten Lima Puluh Kota Rp6,75 miliar.
Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial dilakukan secara berkelanjutan tanpa henti selama data penerima telah tersedia dan tervalidasi.
"Bantuan sosial pasca-kebencanaan terus kami salurkan. Tidak ada libur, selama datanya sudah ada, langsung kami salurkan," ujar Saifullah Yusuf.
Secara khusus di Aceh Tamiang, total bantuan sosial yang telah disalurkan mencapai Rp205,18 miliar. Bantuan tersebut mencakup jaminan hidup, isi hunian, stimulan ekonomi, hingga santunan bagi korban meninggal dan luka berat.
Pada tahap kedua, bantuan yang disalurkan mencapai Rp76,68 miliar dengan rincian bantuan jaminan hidup bagi 20.908 jiwa senilai Rp28,22 miliar, bantuan isi hunian untuk 5.941 kepala keluarga sebesar Rp17,82 miliar, stimulan sosial ekonomi untuk 5.491 kepala keluarga senilai Rp29,70 miliar, serta santunan bagi 187 korban luka berat sebesar Rp935 juta.
Saifullah menegaskan seluruh bantuan disalurkan berdasarkan data yang telah diverifikasi secara ketat oleh pemerintah daerah bersama unsur terkait guna memastikan bantuan tepat sasaran.
(akn/ega)
