Panitia Seleksi (Pansel) mengatakan tahapan seleksi komisioner Komisi Nasional Disabilitas atau Komnas Disabilitas (KND) 2026-2031 segera dimulai. Partisipasi dan uji publik menjadi tahapan baru pada seleksi tahun ini.
Pansel Komnas Disabilitas dipimpin Prof M Nuh sebagai ketua dengan anggota Abdul Muis dari unsur pemerintah, Badriyanto dari praktisi, Ulfah dari profesional, serta Siswandi dari tokoh masyarakat.
"Ada keterlambatan di dalam pembentukan pansel ini. Oleh karena itu kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan itu, dan yang tidak boleh adalah kevakuman dari KND itu. KND nggak boleh vakum, tetap harus ada yang mengurus," ujar Ketua Pansel KND, M Nuh, di Cawang, Jumat (4/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan seleksi dilakukan melalui delapan tahap. Seleksi dimulai dari pengumuman, penjaringan, hingga penetapan akhir oleh Presiden.
Dia mengatakan pengumuman penjaringan dan syarat pendaftaran akan diunggah di situs KND pada 7-14 September 2026. Pendaftaran dan penyerahan berkas persyaratan secara daring dimulai 15-21 September 2026.
"Ini yang menarik yang berbeda dengan periode sebelumnya, ini kami di pansel bersepakat bahwa kita akan mengundang partisipasi publik sebanyak mungkin. Jadi nanti ada proses tahapan masukan dari publik. Masukan dari publik itu secara teknis nama-nama yang sudah mengerucut nanti akan di-posting di website panitia seleksi. Nah, nanti silakan semua masyarakat Indonesia memberikan masukan baik positif maupun negatif," ujarnya.
Dia mengatakan ada uji publik saat nama-nama calon sudah mengerucut menjadi 49 orang. Dia mengatakan uji publik akan digelar terbuka.
"Jadi kandidat yang sudah mengerucut 49 itu nanti akan kita lakukan uji publik, Jadi mereka mempresentasikan visi dan misi mereka untuk duduk sebagai anggota KND. Nah, itu nanti silakan teman-teman dari masyarakat dan juga para aktivis organisasi disabilitas untuk hadir dan juga menguji mereka," kata Pansel.
Pansel KND berharap calon yang terpilih seleksi sesuai dari segi administrasi, kompetensi, dan keterwakilan. Dia menjamin proses seleksi digelar transparan.
"Kita harapkan nanti yang terpilih yang kita ajukan ke Pak Presiden nanti itu memang orang-orang yang sudah terseleksi, baik dari sisi administrasi maupun kompetensi dan keterwakilan. Kita ingin memastikan keterwakilan ini menjadi mutlak. Ya, keterwakilan menjadi mutlak. Dari situ nanti akhirnya bisa kita dapatkan yang terbaik," pungkasnya.
(haf/haf)
