Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mengapresiasi langkah cepat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam merespons kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan. Rudianto menilai Polri yang tidak hanya membantu proses pemadaman, tetapi juga langsung melakukan penyelidikan dan investigasi terhadap penyebab kebakaran.
"Saya mengapresiasi langkah cepat Kapolri dan jajaran dalam merespons karhutla di Kalimantan. Penanganannya memang harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya memadamkan api, tetapi juga mengungkap penyebab dan pihak yang bertanggung jawab," kata Rudianto dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).
Rudianto menilai gerak cepat Polri penting mengingat karhutla di Kalimantan telah menjadi persoalan serius. Selain mengancam lingkungan, kebakaran juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat asap yang ditimbulkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan penanganan karhutla di sejumlah provinsi menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hingga Jumat (21/8), kejadian karhutla masih ditemukan di sejumlah wilayah Kalimantan.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat dinamika titik panas di Kalimantan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan pemutakhiran Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI), pada 17 Agustus 2026 terdeteksi 93 titik panas berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, 28 titik di Kalimantan Tengah, dan dua titik di Kalimantan Selatan.
Pada 18 Agustus, jumlah titik panas di Kalimantan Barat turun menjadi 15 titik, namun di Kalimantan Tengah meningkat menjadi 73 titik dan Kalimantan Selatan 21 titik. Di tengah situasi tersebut, Kapolri memastikan jajarannya telah melakukan penyelidikan dan investigasi untuk mengetahui penyebab karhutla di Kalimantan.
Sejumlah orang juga telah diamankan dan proses pendalaman masih dilakukan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain. Rudianto menilai langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak semestinya hanya berorientasi pada pemadaman.
"Kalau memang ditemukan unsur kesengajaan atau pelanggaran hukum, tentu harus diproses secara tegas dan transparan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban karena kebakaran yang sebenarnya bisa dicegah," ujarnya.
Legislator Partai NasDem itu juga mendorong Polri memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Kemenhut, BNPB, serta unsur terkait lainnya. Menurut dia, penanganan karhutla membutuhkan kerja terpadu karena persoalannya menyangkut lingkungan, keselamatan masyarakat, sekaligus aspek penegakan hukum.
Pemerintah telah memperkuat operasi terpadu penanganan karhutla di Kalimantan. Kemenhut menyebut sebanyak 12.880 personel gabungan dari berbagai unsur telah dilibatkan dalam penanganan karhutla di wilayah tersebut.
Selain operasi pemadaman darat, pemerintah juga mengerahkan dukungan udara dan operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengendalikan kebakaran. BNPB sebelumnya juga telah menyiagakan operasi darat dan operasi modifikasi cuaca di enam provinsi prioritas rawan karhutla.
Rudianto berharap langkah penegakan hukum yang dilakukan Polri dapat berjalan profesional dan berbasis bukti. Rudianto menilai pengungkapan aktor di balik karhutla penting sebagai bagian dari upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau.
"Yang kita harapkan bukan hanya api padam, tetapi ada efek pencegahan. Kalau ada pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara melawan hukum, harus ada pertanggungjawaban yang jelas," katanya.
Rudianto juga mengingatkan agar proses penyelidikan tidak berhenti pada pelaku di lapangan, apabila nantinya ditemukan indikasi adanya pihak lain yang memberikan perintah, memfasilitasi, atau memperoleh keuntungan dari pembakaran lahan.
"Polri harus mengusut secara tuntas berdasarkan alat bukti. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum," ujar Rudianto.
Apresiasi tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap karhutla di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (22/8), turun langsung ke Kalimantan untuk memimpin penanganan karhutla dan memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, serta serentak.
Bagi Rudianto, keterlibatan seluruh unsur pemerintah, termasuk Polri, menunjukkan bahwa karhutla harus dipandang sebagai persoalan serius yang membutuhkan respons negara secara menyeluruh.
"Ini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat dan penegakan hukum. Karena itu, langkah cepat Kapolri untuk melakukan penyelidikan sekaligus membantu penanganan di lapangan patut kita dukung," imbuhnya.
(rfs/dhn)
