Jakarta -
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) meresmikan sembilan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Triwulan IV Tahun 2025. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong layanan publik yang semakin inklusif, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Menteri PAN-RB Rini Widyantini. Rini menegaskan layanan publik merupakan cerminan nyata kehadiran pemerintah di daerah. Ia menilai kualitas layanan yang cepat, adil, dan transparan akan berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Rini menyampaikan, peresmian 9 MPP hari ini menambah jumlah MPP yang telah hadir di berbagai wilayah Indonesia. Secara nasional, MPP kini telah tersebar di lebih dari 296 daerah sebagai wujud integrasi layanan lintas instansi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari ini kita kembali meresmikan sembilan Mal Pelayanan Publik. Secara keseluruhan, Indonesia sudah memiliki lebih dari 296 MPP. Ini menunjukkan bahwa MPP menjadi wajah dari upaya integrasi layanan publik yang terus kita perkuat," kata Rini, di Aula Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).
Menurut Rini, kehadiran MPP dirancang untuk memangkas birokrasi pelayanan agar masyarakat tidak lagi harus mendatangi banyak kantor berbeda. Rata-rata satu MPP mampu mengintegrasikan sekitar 100 layanan, bahkan di beberapa daerah jumlah layanan yang terhimpun bisa mencapai lebih dari 200 layanan.
Dengan konsep tersebut, masyarakat cukup datang ke satu lokasi untuk mengakses berbagai layanan administrasi. Selain itu, MPP juga dikembangkan tidak hanya sebagai pusat layanan, tetapi turut berfungsi sebagai pusat informasi, termasuk informasi terkait peluang investasi di daerah.
"MPP bukan hanya tempat mengurus layanan administrasi. Ke depan, MPP kita dorong menjadi pusat informasi dan layanan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat," ujarnya.
Rini juga menekankan pentingnya penguatan integritas dalam penyelenggaraan layanan publik. Ia mencontohkan praktik baik di sejumlah MPP yang melibatkan masyarakat untuk ikut menandatangani pakta integritas, sebagai bentuk komitmen bersama terhadap layanan yang bersih dan bebas dari gratifikasi.
"Bukan hanya petugas yang menandatangani pakta integritas, tapi masyarakat juga diajak berkomitmen untuk tidak memberi gratifikasi. Ini bagian dari upaya membangun layanan publik yang transparan dan berintegritas," katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Otok Kuswandaru menambahkan, keberadaan MPP diharapkan mampu menghadirkan pengalaman layanan yang lebih nyaman dan berbeda bagi masyarakat di daerah masing-masing.
Ia mengatakan, Kementerian PAN-RB terus mendorong agar MPP yang telah beroperasi maupun yang baru diresmikan dapat menyediakan akses layanan melalui berbagai kanal, baik secara langsung maupun digital, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Kami mendorong agar MPP terus mengoptimalkan berbagai kanal layanan, sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan melalui lebih dari satu jalur yang saling terhubung," tutur Otok.
Adapun 9 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diresmikan kali ini berada di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.
Ke depan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat digitalisasi dan pengembangan layanan omnichannel agar MPP dapat diakses secara lebih luas dan inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat.
Peresmian itu turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Meutya Hafid, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta jajaran menteri dan pejabat tinggi lainnya.
Acara ini juga dihadiri para kepala daerah, termasuk bupati dari wilayah yang Mal Pelayanan Publiknya diresmikan, yang turut melakukan penandatanganan peresmian MPP di Aula Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan.
(anl/ega)
