Jakarta -
Kementerian Kebudayaan RI terus memperkuat langkah strategis dalam memajukan kebudayaan nasional sebagai fondasi pembangunan bangsa. Komitmen ini dipertegas dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI yang berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi X, Agung Widyantoro, serta dihadiri oleh perwakilan dari delapan fraksi difokuskan pada pembahasan arah kebijakan pembangunan kebudayaan serta penguatan ekosistem budaya yang berkelanjutan untuk tahun mendatang.
Dalam kegiatan itu, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menekankan posisi penting kebudayaan dalam konstelasi pembangunan nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembangunan kebudayaan bukan sekadar upaya pelestarian semata, melainkan kunci utama pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Kebudayaan adalah fondasi peradaban dan jati diri yang akan memperkokoh eksistensi bangsa kita di kancah global," ujar Fadli, dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2026).
Sejalan dengan visi tersebut, pagu anggaran Kementerian Kebudayaan Tahun 2027 yang disepakati akan dialokasikan secara proporsional untuk mendukung fungsi pendidikan. Alokasi ini mencakup dua pilar utama, yaitu Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan serta Program Dukungan Manajemen. Anggaran diproyeksikan untuk mengoptimalkan pelindungan tradisi, pemeliharaan ruang budaya publik seperti museum dan taman budaya, hingga diplomasi budaya tingkat internasional.
Lebih lanjut, Fadli Zon menjelaskan bahwa Kementerian Kebudayaan telah merancang pembenahan sistem secara menyeluruh, termasuk membangun aplikasi verifikasi awal yang jauh lebih ramah pengguna (user-friendly). Ia juga memaparkan bahwa mulai tahun 2027, Balai Pelestarian Kebudayaan di setiap provinsi akan ditugaskan secara proaktif untuk mendampingi calon penerima guna memangkas birokrasi sekaligus mencegah potensi penyelewengan dana.
Pembahasan isu terkini mengenai langkah tanggap darurat pelestarian budaya terdampak musibah kebakaran di Desa Adat Sade, Nusa Tenggara Barat, turut diangkat dalam pertemuan ini. Fadli Zon menerangkan bahwa program tersebut merupakan arahan direktif Presiden yang pengerjaannya mensyaratkan sinergi lintas sektoral.
Pihaknya telah menjalin koordinasi intensif dengan Gubernur NTB serta Menteri Sekretaris Negara untuk memastikan proses pembangunan kembali berjalan sesuai koridor pelestarian nilai adat.
"Rehabilitasi Desa Adat Sade akan dikawal langsung oleh Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi. Kami bertugas sebagai koordinator pelestariannya untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan efektif serta tetap menjaga nilai tradisi dan budaya yang ada," kata Fadli.
Lebih lanjut, Fadli Zon menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi X DPR RI atas kemitraan strategis yang terus terjalin dengan baik. Dirinya berharap kolaborasi tersebut dapat terus berlanjut di tahun berikutnya dalam mendorong pemajuan kebudayaan yang akseleratif.
"Kolaborasi dan masukan dari seluruh fraksi merupakan energi bagi kami untuk terus memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia," tutupnya.
Dalam kegiatan tersebut, para perwakilan fraksi memberikan apresiasi dan masukan konstruktif terkait implementasi program. Salah satu isu yang disorot adalah pemerataan akses pendanaan bagi pelaku seni dan budaya di akar rumput dalam pengelolaan dana abadi kebudayaan program Dana Indonesia Raya.
Guna memastikan seluruh program prioritas dan perbaikan tata kelola ini berjalan optimal, Kementerian Kebudayaan akan melakukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan empat Satuan Kerja, meliputi Pusat Layanan Pembiayaan Kebudayaan, Pusat Media Kebudayaan, Pusat Pelatihan SDM Kebudayaan, serta Inspektorat Investigasi.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo, Sekretaris Jenderal, Bambang Wibawarta, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan, Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti, Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra, serta jajaran pejabat Kementerian Kebudayaan.
(prf/ega)
