Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, meminta operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG dikawal secara ketat.
"Perbaikan ketat pada SOP operasional dapur harus terus dikawal. Evaluasi terutama menyangkut kualitas makanan sesuai standar aman. Untuk itu, bagi dapur-dapur yang tidak standar harus dievaluasi dan bila perlu ditutup," ujar Putih Sari kepada wartawan, Sabtu (15/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Putih Sari mengatakan perlu adanya sistem pemantauan secara real-time mulai dari pemilihan bahan baku yang melibatkan UMKM hingga proses memasak demi transparansi publik. Selain itu, perlu juga pengawalan ketat terkait kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pengawasan distribusi untuk mencegah risiko keamanan pangan, serta penguatan struktur tata kelola dan organisasi BGN agar penyelenggaraan program MBG memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
"(Agar) mencakup kepatuhan terhadap peraturan serta bebas dari praktik KKN," kata Putih Sari.
Putih Sari mengapresiasi komitmen pemerintah meneruskan MBG. Ia memberikan dukungan penuh agar program tersebut tetap berjalan.
"Program MBG perlu terus dilakukan karena tidak hanya menjamin kecukupan gizi puluhan juta anak Indonesia dan mengatasi malnutrisi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal daerah dengan menyerap produk-produk UMKM, petani, dan peternak lokal," sambungnya.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, turut berkomentar. Ia mengkritik lemahnya pengawasan program MBG tersebut.
"Sejak awal program ini hanya fokus pendirian SPPG tapi lemah dalam kontrol, sehingga tidak saja mubazir karena banyak yang tidak dimakan, negara rugi karena target tidak tercapai," ujar Irma kepada wartawan, Sabtu (15/8/2026).
Ia mengatakan tata kelola MBG harus dibenahi. "Oleh karena itu perbaiki tata kelolanya, evaluasi SDM dan anggarannya. Agar antara anggaran yang dikeluarkan, manfaat yang diterima dan target Presiden tercapai," jelas Irma.
Ia mendukung MBG dilanjutkan. Apalagi, menurut Irma, MBG adalah program utama Presiden Prabowo yang dinilai bermanfaat untuk pelajar hingga ibu hamil.
"Harus dipahami juga jika program ini melibatkan modal masyarakat dalam penyediaan dapur (SPPG). Jika ditutup berapa kerugian masyarakat yang sudah joint dan belum balik modal, boro-boro untung, yang harus ditanggung pemerintah?" sambungnya.
Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo menegaskan tidak ingin anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Prabowo turut mengungkap data 25 persen anak mengalami stunting.
"Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi dan kita laksanakan pada pagi hari ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25 persen, 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting," kata Prabowo.
Menurutnya, kondisi stunting membuat sel dalam tubuh anak tidak dapat berkembang dengan baik, yang akan berdampak buruk bagi kehidupan mereka di masa depan.
Oleh karena itu, ia berkomitmen meneruskan program MBG. "Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG tapi dengan perbaikan dan efisiensi," ujarnya.
(isa/idn)
