Jakarta -
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Polhukam KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menilai target pertumbuhan dalam RAPBN 2027 memberikan gambaran arah pembangunan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Target tersebut dinilai cukup ambisius mengingat ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan.
Dalam RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026), pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rata-rata Rp17.500 per dolar AS, serta defisit anggaran 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dengan target tersebut, Bamsoet menilai RAPBN 2027 harus mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga agar kondisi ekonomi nasional tetap sehat dan stabil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Target pertumbuhan ekonomi 6 persen tentu bukan pekerjaan mudah. Tetapi saya melihat target ini penting untuk mendorong Indonesia bergerak lebih cepat. Yang harus kita pastikan, pertumbuhan itu benar-benar terasa di masyarakat. Lapangan kerja bertambah, pendapatan masyarakat meningkat, usaha kecil berkembang, dan daya beli tetap terjaga," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).
Hal itu diungkap Bamsoet usai Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (148).
Ia menilai bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan sejumlah sektor yang sudah terbukti mampu menopang perekonomian nasional guna mengejar target 6 persen pada 2027. Konsumsi rumah tangga, investasi, industri pengolahan, ekspor, hilirisasi, pariwisata, ekonomi digital, hingga UMKM dinilai perlu didorong secara bersamaan.
Pemerintah juga perlu menjaga kepercayaan dunia usaha agar investasi terus masuk dan perusahaan berani membuka lapangan kerja baru. Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 sebesar 5,29 persen menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia masih cukup kuat, tetapi masih diperlukan dorongan tambahan agar target 6 persen dapat tercapai.
"Kita tidak bisa berharap pertumbuhan 6 persen hanya dari belanja pemerintah. Dunia usaha harus ikut bergerak, investasi harus masuk, industri dan UMKM harus berkembang. Pemerintah tugasnya menciptakan iklim usaha yang nyaman, memberikan kepastian hukum dan menyediakan infrastruktur yang mendukung. Kalau sektor swasta dan ekonomi rakyat bergerak, lapangan kerja akan ikut terbuka," katanya.
Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan negara. Pemerintah menargetkan pendapatan negara sekitar Rp 3.426 triliun dan belanja Rp 4.097,2 triliun, dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB. Menurutnya, selisih tersebut perlu dikelola secara hati-hati agar kesehatan fiskal tetap terjaga, tanpa mengorbankan pendanaan untuk program-program yang dibutuhkan masyarakat.
"Kita tentu harus menjaga agar keuangan negara tetap sehat. Tetapi penghematan juga harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai anggaran untuk pendidikan, kesehatan, pangan, energi, infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja ikut terpangkas, sementara belanja yang kurang penting masih berjalan. Setiap rupiah APBN harus dilihat manfaatnya. Kalau memberikan dampak besar bagi masyarakat dan ekonomi, harus diprioritaskan," urainya.
Ia menilai delapan prioritas pemerintah dalam RAPBN 2027 telah menyasar kebutuhan utama masyarakat, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, hingga penurunan kemiskinan.
Namun, ia mengingatkan bahwa setiap program harus memiliki hasil yang terukur, seperti meningkatkan produktivitas petani dan menjaga stabilitas harga pangan, memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, serta memastikan hilirisasi mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.
"Prioritas pemerintah sudah tepat, tinggal bagaimana pelaksanaannya. Masyarakat harus bisa melihat hasilnya secara langsung. Petani harus semakin sejahtera, harga pangan lebih terjangkau, listrik dan energi tersedia, anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, layanan kesehatan semakin mudah, dan masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memiliki rumah. Itulah indikator sederhana apakah APBN benar-benar berhasil dijalankan," pungkasnya.
(prf/ega)
