Jakarta -
Polri membahas Pusat Studi Kepolisian dengan Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Kehadiran Pusat Studi Kepolisian di universitas tersebut masuk tahap operasionalisasi.
"Polri membutuhkan kehadiran kampus, begitu juga kampus membutuhkan ruang implementasi bagi hasil risetnya. Pusat Studi Kepolisian menjadi titik temu keduanya," ujar Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).
Pusat studi ini, terang Komjen Dedi, menjadi ruang kolaborasi antara Polri dan perguruan tinggi untuk menghasilkan riset, inovasi, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung dalam pelaksanaan tugas kepolisian. "Di sinilah ilmu pengetahuan bertemu pengalaman lapangan untuk melahirkan solusi yang berdampak nyata bagi masyarakat," sambung dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tim dari Polri yang berkunjung ke Universitas Palangka Raya dipimpin Komjen Chryshnanda Dwilaksana, Irjen Susilo Teguh Raharjo, dan Irjen Barito Mulyo Ratmono, M.Si. Didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Iwan Kurniawan, dan Wakapolda Brigjen Yosi Muhammartha, tim bertemu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Profesor Bayu Rama, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Herry, Ketua Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya Fransisco, dan Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Andika Wijaya.
"Pusat Studi Kepolisian adalah ruang untuk membangun polisi yang cerdas. Hasil penelitian tidak boleh berhenti menjadi karya akademik, tetapi harus menjadi dasar penyusunan kebijakan, pengembangan model pemolisian, dan inovasi pelayanan kepada masyarakat. Reformasi Polri harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan," jelas mantan Asisten Kapolri bidang SDM ini.
Menurutnya, tantangan kepolisian berkembang jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial, kejahatan siber, perubahan iklim, hingga dinamika sosial menuntut Polri memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya kuat di lapangan, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, melakukan analisis, dan mengembangkan inovasi. Penguatan Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya merupakan bagian dari pengembangan jejaring nasional yang terus diperluas Polri.
Pusat Studi Ilmu Kepolisian
Hingga Agustus 2026, Polri telah menjalin 79 Nota Kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 38 kerja sama telah ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan menghasilkan 54 Pusat Studi Kepolisian, termasuk Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri.
Polri berharap Pusat Studi Kepolisian membangun ekosistem nasional Police Science. Setiap Pusat Studi Kepolisian didorong mengembangkan keunggulan sesuai karakteristik daerah, kemudian saling berbagi hasil riset, inovasi, dan praktik terbaik agar dapat diterapkan secara lebih luas dalam mendukung tugas kepolisian.
Polri ingin memastikan setiap hasil riset dapat diterjemahkan menjadi inovasi, model pemolisian, dan rekomendasi kebijakan yang menjawab tantangan nyata di lapangan, melalui jejaring ini. Mantan Inspektur Pengawasan Umum Polri ini juga menyebut Pusat Studi Kepolisian adalah wadah pertemuan akademisi, peneliti, mahasiswa, dan personel Polri dalam satu ruang kolaborasi.
"Dari ruang inilah diharapkan lahir gagasan baru untuk memperkuat transformasi digital kepolisian, keamanan siber, Green Policing, ketahanan pangan, pelayanan publik, hingga pengembangan sumber daya manusia Polri," tutur Komjen Dedi.
Komjen Dedi berujar Polri menyadari bahwa reformasi kelembagaan tidak hanya dibangun melalui regulasi dan teknologi, tetapi juga melalui budaya riset, inovasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Dengan adanya Pusat Studi Kepolisian ini, Komjen Dedi berharap personel Polri mampu berpikir kritis, menghasilkan solusi, dan mengambil keputusan berbasis ilmu pengetahuan untuk memberikan pelayanan yang semakin efektif kepada masyarakat.
(aud/zap)
