Jakarta -
Menteri Sosial Saifullah Yusuf RI (Gus Ipul) menggelar pertemuan untuk membahas kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pertemuan ini bertujuan memperkuat upaya lintas sektoral dalam menghadapi masalah perdagangan manusia yang semakin kompleks.
Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri BP2MI Christina Aryani, serta Ketua Umum Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas Anti TPPO) Rahayu Saraswati.
"Siang ini saya bersilaturahmi dengan Ibu Saras, peserta rombongan dari Jarnas Anti-Perdagangan Orang. Saya didampingi Wakil Menteri BP2MI dan Wakil Menteri Kesehatan untuk membahas dua hal utama: pertama, pencegahan perdagangan orang, dan kedua, kolaborasi dalam menangani korban perdagangan orang," ujar Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Selasa (29/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Kemensos berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada semua warga, termasuk korban TPPO. Mengingat semakin berkembangnya modus operandi perdagangan orang, Gus Ipul menekankan pentingnya penyesuaian dalam penanganan kasus-kasus TPPO, yang semakin beragam.
Pada periode 2023-2025, Kemensos bersama kementerian dan lembaga terkait telah menangani sebanyak 4.320 korban TPPO di 31 sentra dan 2 Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC). Penanganan ini mencakup rehabilitasi sosial serta pemberian bantuan kewirausahaan.
Namun, Gus Ipul mengakui adanya kekurangan dalam jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk menangani korban TPPO. Oleh karena itu, ia menyambut baik dukungan dari Jarnas Anti TPPO untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam menangani korban.
"Kami membutuhkan SDM yang kuat, profesional, dan kompeten. Terima kasih kepada Mbak Saras yang bersedia membantu kami dalam peningkatan kompetensi SDM yang melayani korban TPPO," kata Gus Ipul.
Ketua Umum Jarnas Anti TPPO Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menegaskan kekhawatirannya terkait berkembangnya modus-modus baru dalam perdagangan orang. Ia menyoroti bentuk-bentuk perdagangan seperti sex trafficking dan perdagangan bayi yang semakin meresahkan.
Saras juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memberantas kejahatan ini. Menurut Saras, modus-modus TPPO ini semakin beragam dan ada sindikat yang terlibat di baliknya.
"Oleh karena itu, penanganan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan," ujar Saras.
Wamenkes Dante Saksono Harbuwono mengapresiasi pembahasan kolaborasi ini. Menurutnya, pemulihan korban TPPO adalah salah satu aspek krusial yang harus diperhatikan.
Dante menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dalam upaya pemulihan fisik dan mental korban. Menurut Dante, kerja sama terkait dengan pemulihan korban TPPO menjadi hal yang sangat penting, dan Kemenkes siap untuk berkolaborasi lebih lanjut.
Kolaborasi antara Kemensos, Kemenkes, BP2MI, dan Jarnas Anti TPPO diharapkan dapat memperkuat penanganan dan pencegahan TPPO, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban perdagangan orang.
(anl/ega)
