Palembang -
Pemimpin redaksi detikcom Alfito Deannova Ginting membuka diskusi Forum Akselerator Negeri dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Ada empat topik yang akan dibahas dalam diskusi tersebut, mulai dari penanganan stunting hingga peningkatan creative financing oleh pemerintah daerah.
"Kita akan berdiskusi tentang pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting serta peningkatan creative financing," kata Alfito membuka sesi diskusi di Wyndham Opi Hotel Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026).
Alfito menjelaskan acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 merupakan forum yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri lalu menggandeng detikcom sebagai fasilitator kegiatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sumatera menjadi pulau pertama dihelatnya acara tersebut. Alfito mengatakan Forum Akselerator Negeri juga terasa relevan dalam menjawab tantangan yang ada di Sumatera, khususnya usai tiga wilayah di utara Pulau Sumatera terdampak bencana pada tahun lalu.
"Diskusi kali ini bukan diskusi yang mudah karena kita sudah tahu kondisinya seperti apa, apalagi Sumatera ada tiga provinsi di utara Sumatera yang masih berjuang untuk mengendalikan kondisi pascabencana. Begitu juga daerah-daerah lain di Sumatera yang memang harus berusaha lebih keras lagi," terang Alfito.
"Karena kita tahu bersama ini isunya tidak hanya dari internal tapi bagaimana geopolitik berpengaruh terhadap kehidupan di Indonesia termasuk juga bagaimana kita memfokuskan pembangunan karena ada keterbatasan-keterbatasan," sambungnya.
Setelah Alfito membuka diskusi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberikan paparan awal. Bima memotret perubahan langgam kepemimpinan kepala daerah sejak Pilkada langsung 2005. Ia membeberkan tiga gelombang gaya kepemimpinan daerah yang menyesuaikan tantangan zamannya.
Menurut Bima, gelombang pertama ditandai dengan munculnya kepala daerah yang dekat dengan publik dan fokus pada kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu ikon pada fase ini adalah Joko Widodo saat menjabat Wali Kota Solo, yang dikenal lewat pendekatan pro-rakyat seperti penguatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
"Gelombang pertama, kepala daerah yang menjadi media darling saat itu adalah Wali Kota Solo, Pak Idham Samawi, Bupati Sragen; ikonnya waktu itu Pak Jokowi. Dikenal karena saat itu inovasi yang khas pada kebutuhan dasar: di Bali itu kesehatan, Pak Jokowi itu lapangan pekerjaan, UMKM, dan hal-hal lain yang menyentuh dasar masyarakat," kata Bima.
Gelombang berikutnya lahir kepala daerah dengan terobosan yang lebih progresif. Nama-nama seperti Tri Rismaharini, Ridwan Kamil, hingga Abdullah Azwar Anas disebut sebagai representasi fase kedua. Pada periode ini, inovasi berkembang ke arah konsep "smart city", kolaborasi, dan terobosan kebijakan.
"Ada gelombang berikutnya setelah batch-nya atau angkatannya Pak Jokowi, yaitu Ibu Risma, Pak Ridwan Kamil, Azwar Anas Banyuwangi, dan seterusnya. Yang batch kedua ini juga dikenal dengan hal-hal yang khas. Kalau fase pertama itu kebutuhan dasar, fase kedua itu inovasi-inovasi yang breakthrough. Mulailah kita semua familiar dengan Smart City, mulailah kita familiar dengan istilah inovasi dan kolaborasi," ujarnya.
Di era sekarang, Bima mengatakan kepala daerah berada di gelombang baru dengan tantangan yang tidak kalah kompleks. Dia mengakui ada anggapan bahwa menjadi kepala daerah saat ini terasa lebih sulit, terutama karena ruang gerak daerah dinilai menyempit oleh program prioritas nasional.
"Dan hari ini mungkin Bapak-Ibu semua masuk gelombang ketiga atau gelombang keempat dengan tantangan yang juga bisa sama, bisa beda. Ada yang mengatakan bahwa saat ini adalah masa yang paling nggak enak menjadi kepala daerah. Saya yakin yang ini pasti ada yang mencoba tepuk tangan nih ya," ucapnya.
(ygs/idh)
