Jakarta - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat penyediaan hunian layak bagi penyintas bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya tersebut menunjukkan progres signifikan yang ditandai dengan rampungnya pembangunan hunian sementara (huntara) sesuai target di Sumut dan Sumbar.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian mengatakan berdasarkan data Satgas PRR per 4 Mei 2026, seluruh kebutuhan sebanyak 1.024 unit huntara di Sumut telah selesai dibangun. Sementara di Sumbar, sebanyak 830 unit huntara yang direncanakan juga telah rampung seluruhnya.
"Di sisi lain, pembangunan huntara di Provinsi Aceh sebagai wilayah dengan dampak terbesar juga terus menunjukkan progres signifikan. Dari total rencana 18.380 unit, sebanyak 16.785 unit telah selesai dibangun atau sekitar 91 persen," kata Tito dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).
Secara keseluruhan, pembangunan huntara di tiga provinsi telah mencapai 18.639 unit dari total rencana 20.234 unit atau sekitar 92 persen. Pembangunan huntara merupakan kerja kolaboratif lintas sektor yang melibatkan BNPB, Kementerian PUPR/PKP, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta berbagai organisasi kemanusiaan dan komunitas.
Dia menjelaskan seiring dengan tuntasnya pembangunan huntara di sebagian wilayah, Satgas PRR kini mengakselerasi pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai bagian dari fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Hingga 4 Mei 2026, progres pembangunan huntap di tiga provinsi tercatat mencapai 4,2 persen, dengan 1.661 unit dalam tahap pembangunan dan 248 unit telah selesai dari total rencana 39.501 unit.
"Di Aceh, pembangunan huntap direncanakan sebanyak 29.076 unit. Hingga saat ini, sebanyak 820 unit berada dalam proses pembangunan dan 104 unit telah selesai, atau sekitar 2,8 persen," ungkapnya.
"Di Sumatera Utara, dari total rencana 7.601 unit, progres pembangunan mencapai 407 unit dengan 120 unit telah selesai, setara dengan 5,3 persen. Sementara itu, di Sumatera Barat, dari rencana 2.824 unit, pembangunan telah mencapai 434 unit dengan 24 unit selesai atau sekitar 15,36 persen," tambahnya.
Tito Karnavian menegaskan percepatan pembangunan huntap menjadi prioritas utama setelah kebutuhan hunian sementara terpenuhi.
"Sekarang kita genjot huntap. Semua data kebutuhan huntap, (termasuk) untuk huntap komunal akan kita serahkan ke Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) untuk dihitung kebutuhan anggaran, (kemudian) ajukan ke Menteri Keuangan," kata Tito Karnavian.
Selain pembangunan fisik hunian, pemerintah juga memperkuat dukungan melalui instrumen Dana Tunggu Hunian (DTH). Hingga 4 Mei 2026, penyaluran DTH telah menjangkau 19.228 penerima di tiga provinsi dengan tingkat realisasi 100 persen. DTH diberikan kepada penyintas yang memilih menyewa hunian atau tinggal di rumah sanak famili sembari menanti huntap di bangun. Besaran DTH sebesar Rp 600 ribu yang diberikan selama 3 bulan atau Rp 1,8 juta.
"Ke depan, Satgas PRR akan terus mengawal percepatan pembangunan hunian permanen serta memastikan seluruh penyintas dapat segera menempati tempat tinggal yang aman, layak, dan bermartabat sebagai bagian dari pemulihan menyeluruh pascabencana," pungkasnya. (prf/ega)
