Jakarta -
Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menanggapi anggaran mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud, yang mencapai Rp 8,5 miliar. Deddy menilai pembelian kendaraan mewah tersebut tak tepat dan melawan semangat Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah menggaungkan efisiensi anggaran.
"Menurut saya, pembelian kendaraan mewah oleh Gubernur Kaltim saat daerahnya mengalami pemangkasan anggaran yang drastis adalah tindakan yang tidak peka dan berlebihan," kata Deddy kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).
"Transfer ke daerah untuk provinsi Kaltim mengalami pemangkasan hampir mencapai 75 persen, dari Rp 9,3 triliun menjadi hanya Rp 2,3 triliun," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, dengan kondisi infrastruktur yang belum baik, justru gubernur dan jajaran harus menunda pembelian mobil dinas. Deddy mendorong agar anggaran dialihkan untuk perbaikan infrastruktur.
"Jika alasannya karena kondisi infrastruktur yg sangat buruk, ada banyak jenis mobil yang mampu dengan harga lebih murah. Pembelian mobil mewah saat anggaran seret harusnya bisa ditunda ke tahun berikutnya atau dibatalkan sama sekali," ujarnya.
Lagi pula, menurutnya, kunjungan gubernur ke daerah tak dilakukan setiap hari. Deddy mengatakan gubernur bisa saja menyewa saat diperlukan.
"Toh, tidak setiap hari Gubernur berkunjung ke daerah dan bisa dilakukan penghematan dengan leasing atau menyewa saat diperlukan," ujarnya.
"Jadi keputusan tetap melakukan pembelian mobil yang tergolong mewah justru melawan semangat penghematan dan efisiensi yang digelorakan Presiden Prabowo," imbuh dia.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud buka suara soal anggaran Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas. Dia mengatakan pengadaan dilakukan sesuai aturan serta untuk menjaga marwah Kaltim.
Persoalan anggaran Rp 8,5 miliar itu awalnya dijelaskan oleh Sekda Kaltim, Sri Wahyuni. Dilansir Antara, Selasa (24/2), Sri menyebut rencana pengadaan telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah.
Dia mengatakan kendaraan operasional tersebut ditujukan untuk menjangkau wilayah Kaltim yang punya karakteristik geografis ekstrem. Dia mengatakan mobil dinas gubernur harus bisa melalui medan berat di Kaltim.
"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri Wahyuni.
(amw/eva)
