Jakarta -
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengatakan birokrasi harus menjadi bagian dari upaya mempercepat terwujudnya cita-cita Indonesia di masa depan. Menurutnya, birokrasi tidak boleh menjadi penghambat dalam mewujudkan hal tersebut.
"Kalau bicara birokrasi itu harus menjadi bagian dari percepatan cita-cita Bangsa Indonesia. Bukan sebagai, birokrasi sebagai bagian yang memperlambat," kata Rini di acara Indonesia Punya Kita, Rabu (19/8/2026).
Dia mengatakan untuk mewujudkan hal itu ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, yakni memastikan organisasi bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga mendorong peningkatan integritas aparatur sipil negara (ASN).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama, dari mesin birokrasinya. Mesin birokrasi itu, bagaimana organisasinya, bagaimana performance kinerjanya, kemudian juga dari tata kelolanya (perlu diperbaiki)," ungkap Rini.
Dia menyebut peningkatan integritas ASN juga perlu dilakukan agar birokrasi mampu memainkan peran strategis dalam mewujudkan cita-cita Indonesia. Sebab, ASN merupakan garda depan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Yang kedua adalah strateginya terhadap manusianya. Jadi, manusianya harus kita perbaiki, talentanya sistematik kita perbaiki. Kemudian bagaimana kita mendorong integritas dari para ASN," jelasnya.
Dia mengatakan pihaknya turut mendorong adaptasi terhadap perkembangan zaman melalui pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital mampu memberikan kemudahan dan meningkatkan kecepatan kepada masyarakat dalam mengurus birokrasi.
"Makanya, salah satu program saya adalah melakukan layanan digital. Layanan pemerintah digital. Kemudian yang terakhir adalah memberikan layanan yang multikanal," jelasnya.
"Jadi, dari antara keseluruhan ini sebenarnya, kalau kita memaknai birokrasi dalam Kemerdekaan ini, dalam bayangan saya adalah masyarakat itu menjadi dimudahkan mendapatkan layanan dari pemerintah. Negara itu harus selalu hadir. Jadi, masyarakat itu harus melihat bahwa 'oh, ternyata saya mendapatkan layanan yang mudah'," sambungnya.
Untuk mendorong perbaikan birokrasi, Rini mengatakan pihaknya terbuka untuk menerima masukan dan kritik dari masyarakat. Bahkan, KemenPAN-RB menyediakan wadah khusus bagi masyarakat yang ingin melaporkan kendala birokrasi yang dialami. Adapun wadah khusus tersebut yakni LAPOR!.
"Kita juga menyediakan yang namanya LAPOR!. Namanya itu LAPOR! www.lapor.co.id. Jadi, kita bisa buka, masyarakat kalau mau pengaduan-pengaduan, kita bisa masuk ke dalam LAPOR! itu," kata Rini.
Dia mengatakan wadah tersebut juga sudah terintegrasi dengan banyak instansi pemerintahan. Lewat integrasi tersebut, diharapkan masalah-masalah yang dialami masyarakat bisa segera terselesaikan.
"Jadi, kalau misalnya ada keluhan tentang layanan masyarakat, bisa www.lapor.co.id itu sudah tersambung dengan lebih dari 500 instansi pemerintah," tuturnya.
Dia mengatakan masyarakat juga bisa memanfaatkan fasilitas Mal Pelayanan Publik yang sudah tersebar di berbagai daerah. Layanan tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat agar lebih mudah dalam mengakses dan mengurus birokrasi.
"Kita sudah bikin lebih dari 313 Mal Pelayanan Publik," ungkapnya.
Dia menjelaskan berbagai inovasi tersebut sengaja dihadirkan untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat.
"Karena saya melihat bahwa apa pun yang kita kerjakan itu, tentunya ujungnya adalah bagaimana kita memberikan layanan kepada masyarakat," tutupnya.
Simak juga Video: MenPAN-RB Bicara Target Transformasi ASN dalam Peningkatan Layanan Kepada Masyarakat
(ega/ega)
