Jakarta -
Kapoksi PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyikapi adanya potensi efisiensi aparatur sipil negara (ASN) seiring perkembangan teknologi artificial intelligence (AI). Khozin lantas membeberkan sejumlah sektor ASN yang mampu terdampak dari pemanfaatan AI.
"Sektor yang paling berpotensi terdampak antara lain: administrasi perkantoran dan tata usaha; pengelolaan dokumen dan arsip; layanan informasi dan pengaduan berbasis chatbot; verifikasi dan validasi data; penyusunan laporan rutin; dan pengolahan statistik dan analisis data dasar," kata Khozin kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).
Khozin mengatakan AI berpotensi menggantikan pekerjaan yang bersifat rutin. Kendati demikian, ia menilai fungsi ASN tak serta merta dapat tergantikan lantaran tetap membutuhkan pengambilan keputusan publik hingga pelayanan berbasis empati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"AI memang berpotensi menggantikan pekerjaan yang bersifat rutin, administratif, pengolahan dokumen, verifikasi data, dan layanan informasi dasar," kata Khozin.
"Namun AI sulit menggantikan fungsi ASN yang membutuhkan diskresi, pertimbangan hukum, pengawasan, pengambilan keputusan publik, mediasi sosial, dan pelayanan yang memerlukan empati," tambahnya.
Ia menekankan AI bisa menjadi alat bantu bagi pekerjaan ASN, tetapi tak langsung ditarik kesimpulan untuk pengurangan jumlah personel pegawai. Ia mengingatkan soal penataan ASN yang lebih adaptif.
"Pemerintah perlu memandang AI sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas ASN, bukan sekadar instrumen pengurangan pegawai. Karena itu fokus kebijakan seharusnya pada reskilling dan upskilling ASN, penguatan literasi digital, serta penataan kebutuhan ASN berdasarkan kompetensi masa depan," kata dia.
Khozin menyebut pengurangan ASN bukan solusi satu-satunya untuk efisiensi. Ia menegaskan proses birokrasi di tubuh ASN juga harus dievaluasi supaya pelayanan ke publik dapat ditingkatkan.
"Yang perlu diefisienkan bukan jumlah ASN semata, tetapi proses birokrasinya. AI seharusnya mengurangi pekerjaan administratif yang berulang sehingga ASN dapat lebih fokus pada pelayanan publik, pengawasan, dan penyelesaian persoalan masyarakat," sambungnya.
Rapat Komisi II DPR dengan LAN
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyoroti pemanfaatan perkembangan teknologi, termasuk AI dalam kinerja ASN. Dede menyinggung potensi efisiensi jumlah dan kinerja ASN efek dari pemanfaatan AI.
Hal itu disampaikan Dede dalam rapat kerja bersama LAN di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). Dede menyebut penggunaan AI dapat mengefisienkan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan beberapa orang.
"Kalau dulu kita memerlukan ada dua tiga orang untuk membuat sebuah presentasi, sekarang tidak perlu, ya," kata Dede.
Menurutnya, perkembangan digitalisasi juga perlu diikuti dengan evaluasi terhadap kebutuhan jumlah ASN di daerah. Ia mencontohkan kondisi kantor kecamatan yang saat ini dapat memiliki puluhan pegawai.
"Padahal sebagaimana kita ketahui dengan adanya digitalisasi dan lain-lain, mungkin itu mestinya tidak perlu sampai puluhan orang. Mungkin cukup 15 sampai 20 orang," ujarnya.
Dede mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi perubahan tersebut, termasuk kemungkinan berkurangnya kebutuhan ASN akibat penerapan teknologi.
"Nah ini konteksnya kalau kita perhatikan juga, bahwa apakah ASN-ASN kita ke depan akan menjadi mass product atau akan terjadi pengurangan?" kata Dede.
(dwr/dwr)
