Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memamerkan inovasi serta strategi yang dilakukan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.
Hal tersebut disampaikan Tito saat menghadiri kegiatan Deklarasi dan Pengukuhan Dewan Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) Periode 2026-2031, Senin (4/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Tito secara langsung memperlihatkan sebuah artikel berita yang memuat capaian peningkatan PAD Kota Pekanbaru. Ia menyoroti bagaimana strategi yang diterapkan oleh Agung Nugroho mampu memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah.
"Ini contoh konkret bagaimana kepala daerah bisa berinovasi untuk meningkatkan PAD. Pekanbaru menunjukkan progres yang baik," ujar Tito di hadapan peserta kegiatan.
Dalam artikel yang ditampilkan, dijelaskan sejumlah langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru, mulai dari optimalisasi sektor pajak daerah, digitalisasi sistem pelayanan, hingga penguatan pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan.
Tito menilai, pendekatan yang dilakukan tersebut tidak hanya efektif dalam meningkatkan pendapatan, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan transparan.
Ia pun mengapresiasi inovasi yang dilakukan Agung Nugroho dan berharap strategi serupa dapat diadopsi oleh daerah lain di Indonesia.
"Langkah seperti ini patut dicontoh. Daerah lain bisa belajar dari Pekanbaru dalam menggali potensi PAD secara maksimal," tambahnya.
Terpisah, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyebut, beberapa peningkatan signifikan terjadi dalam tempo satu tahun di Pekanbaru. Dimana ada nanyak capaian keuangan yang ditorehkan. Seperti kenaikan PAD, hutang tunda bayar yang sudah lebih 1 dekade tidak terselesaikan, hingga pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan Agus Fatoni saat diutus Mendagri hadir langsung ke Kota Pekanbaru. Kata dia, pada tahun 2024 Kota Pekanbaru sempat mengalami defisit anggaran, namun pada tahun 2025 berhasil berbalik menjadi surplus.
"Tidak hanya penyelesaian utang, program pembangunan dan perbaikan infrastruktur juga berjalan dan langsung dirasakan oleh masyarakat," ujar Fatoni.
Ia juga menambahkan, tingkat kepercayaan pegawai mengalami peningkatan seiring dengan kemampuan pemerintah daerah dalam membayarkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) hingga 14 bulan. Di sisi lain, kepuasan masyarakat turut meningkat karena berbagai program dan perbaikan jalan yang dirasakan secara langsung.
"Ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dan berdampak nyata, baik bagi aparatur maupun masyarakat luas," tutupnya. (akn/ega)
