Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengkritik pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayan yang menyebut insentif Rp 6 juta tetap diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah dan ditutup sementara. Charles menyebut pernyataan tersebut cacat logika.
"Pernyataan Kepala BGN bahwa pihaknya tetap menggelontorkan insentif Rp 6 juta per hari kepada SPPG yang ditutup sementara bukan sekadar cacat logika, melainkan sebuah skandal moral dan penghinaan telanjang terhadap nalar publik," kata Charles kepada wartawan, Rabu (29/4/2026).
Charles menyinggung upaya pemerintah menggencarkan efisiensi di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu. Ia juga membanding dengan gaji guru honorer yang masih memprihatinkan.
"Di satu sisi, pemerintah terus menggemborkan retorika efisiensi anggaran dan penghematan di segala lini, namun di sisi lain, uang negara justru dihamburkan secara brutal untuk membiayai unit-unit yang sedang tidak beroperasi karena melakukan pelanggaran," kata Charles.
"Di tengah nasib guru honorer yang masih memprihatinkan dan sulitnya lapangan kerja bagi kaum muda, pemerintah justru begitu dermawan memberikan 'hadiah' kepada SPPG bermasalah," sambungnya.
Legislator PDIP itu mempertanyakan bagaimana mungkin pihak yang lalai hingga menyebabkan keracunan justru masih diberikan insentif. Charles menilai semestinya negara sudah bisa berhemat Rp 317 miliar.
"Bagaimana mungkin pihak yang telah lalai hingga menyebabkan rakyat keracunan sebuah kegagalan fatal dalam pelayanan publik justru tetap mendapatkan guyuran Rp 6 juta setiap harinya?" kata Charles.
"Informasi yang saya terima, jumlah dapur yang telah ditutup berjumlah 3.778. Bukan 1.720 seperti yang diumumkan oleh Kepala BGN. Kalau SPPG-SPPG bermasalah itu ditutup selama 2 pekan saja, negara seharusnya sudah bisa menghemat Rp 317 miliar," tambahnya.
Komisi IX DPR disebut akan meminta penjelasan ke BGN soal insentif kepada SPPG yang ditutup sementara. Chalers menilai harus ada pertanggungjawaban dari BGN terkait anggaran yang diterima.
"Kami akan meminta penjelasan dari Kepala BGN untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang sangat menyita perhatian publik ini dalam rapat kerja mendatang," kata Charles.
Charles mengingatkan tujuan awal MBG untuk perbaikan gizi bukan lahan mencari keuntungan. "Tujuan dari makan bergizi gratis ini untuk perbaikan gizi anak, bukan untuk bagi-bagi proyek. Jangan sampai esensi utamanya untuk memperbaiki gizi rakyat justru dikhianati oleh manajemen yang bobrok," imbuhnya.
Klarifikasi BGN
Dadan Hindayan sebelumnya meluruskan pernyataannya yang ramai dibicarakan di media sosial. Dadan memastikan SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya akibat kelalaian tidak akan menerima insentif selama masa penghentian berlangsung.
Kelalaian yang dimaksud mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi dapur yang tidak layak, hingga tidak terpenuhinya standar higiene dan sanitasi yang menjadi syarat utama dalam program MBG.
"Selama statusnya suspend karena kelalaian atau tidak terpenuhinya standar, insentif tidak dibayarkan," tegas Dadan dilansir detikHealth, Rabu (29/4).
Ia juga menambahkan bahwa insentif tidak akan diberikan apabila masalah berasal dari bahan baku yang tidak segar atau kesalahan dari mitra penyedia.
"Termasuk jika ada praktik tidak sehat seperti monopoli supplier atau mark-up harga bahan baku, itu jelas tidak dapat insentif," ujarnya.
(dwr/rfs)
