Kejagung Siap Laksanakan Perintah Prabowo Tindak Pengoplos Beras Premium

Jakarta -

Kejaksaan Agung menyatakan siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak pengoplos beras premium. Kejagung mengatakan perintah Prabowo akan dilaksanakan.

"Kejaksaan sebagai penegak hukum siap menindaklanjuti arahan Presiden RI," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, kepada wartawan, Senin (21/7/2025).

Anang mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Antara lain, katanya, Kementerian Pertanian dan Polri.

"Dalam pelaksanaanya kita akan berkomunikasi, berkoordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kementerian Pertanian dan pihak lain yang terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak para penggiling padi 'nakal'. Prabowo menyebut tindakan mereka merugikan negara Rp 100 trilliun setiap tahunnya.

Awalnya, Prabowo mengaku mendapatkan laporan ada penggiling padi yang mencoba mencari keuntungan dengan cara nakal. Prabowo mengatakan ada satu penggiling padi besar yang bisa mendapat keuntungan Rp 2 triliun per bulan

"Jadi, waktu saya dapat laporan ada penggiling-penggilingan padi yang nakal, yang aneh penggilingan padi yang besar yang paling nakal. 'Oh begitu, lo mentang-mentang besar lo kira pemerintah Indonesia nggak punya gigi'," kata Prabowo dalam sambutannya dalam peluncuran Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (27/5).

Prabowo menyebut penggiling tersebut memberi cap beras premium pada beras biasa. Dia menegaskan aksi tersebut merupakan tindak pidana.

"Beras biasa dibungkus dikasih stempel beras premium dijual Rp 5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan, ini adalah pidana, saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak, ini pidana," ujar Prabowo

Prabowo menyebut negara sudah bersusah-susah mencari uang. Dia tak terima atas tindakan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab tersebut.

"Menteri Keuangan, kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak ini lah, bea cukai ini lah dan sebagainya. Ini Rp 100 triliun kita rugi setiap tahun, dinikmati oleh 4-5 kelompok usaha," ujarnya.

(ond/haf)