Jakarta -
Pemerintah pusat memastikan pembangunan kembali Jembatan Kalawi-Limau Manih, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat segera dilakukan. Jembatan yang sebelumnya rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 tersebut akan dibangun dengan konstruksi rangka baja sepanjang sekitar 70 hingga 80 meter.
Kepastian pembangunan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade saat meninjau langsung lokasi jembatan, Jumat (21/8). Dalam kunjungan tersebut, Andre didampingi sejumlah pihak terkait, termasuk Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Elsa Putra Friandi dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi.
Andre mengatakan pembangunan Jembatan Kalawi-Limau Manih masuk dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pemerintah pusat untuk menangani infrastruktur yang terdampak bencana. Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan tersebut mencapai Rp 25,5 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Insyaallah jembatan ini akan dibangun sepanjang 70 sampai 80 meter dengan rangka baja. Anggarannya Rp25,5 miliar. Insyaallah lelangnya akan dilaksanakan Januari 2027, lalu pekerjaannya insya Allah akhir Februari 2027," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).
Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi menjelaskan, pembangunan Jembatan Kalawi-Limau Manih merupakan bagian dari program rehab-rekon pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk pemulihan infrastruktur akibat bencana hidrometeorologi.
"Ini jembatan termasuk dalam program rehab-rekon dari Presiden untuk bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Rencananya kita akan lakukan pelelangan di Januari 2027 dan insya Allah setelah penetapan proses selesai semua, di akhir Februari paling lambat kita mulai pelaksanaan pembuatan jembatan rangka batang 70 sampai 80 meter," ujarnya.
Ia mengatakan aspek keamanan menjadi perhatian utama dalam pembangunan kembali jembatan tersebut. Hal ini mengingat kondisi aliran sungai di sekitar lokasi yang dinilai cukup rawan terhadap gerusan arus.
Menurutnya, desain pembangunan yang disusun Pemerintah Kota Padang telah melalui proses asistensi bersama balai teknis, termasuk Balai Teknik Sungai. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan desain pembangunan sesuai dengan kondisi lapangan.
"Desainnya dari Dinas Kota Padang. Desainnya kita arahkan untuk asistensi dengan Balai Teknik Sungai. Ini sudah beberapa kali asistensi, sehingga nanti akan ada proteksi-proteksi di abutment dan bangunannya agar jembatan ini dalam jangka panjang bisa tahan terus terhadap arus," jelasnya.
Perlindungan tersebut nantinya akan difokuskan pada area sekitar jembatan, terutama bagian abutment dan struktur bangunan. Langkah ini dilakukan agar konstruksi jembatan dapat lebih kuat menghadapi kondisi arus sungai.
Ia menilai pembangunan kembali Jembatan Kalawi-Limau Manih menjadi bukti perhatian pemerintah pusat terhadap aspirasi masyarakat Sumatera Barat. Menurutnya, pembangunan tersebut akan membantu masyarakat mendapatkan kembali akses penghubung yang aman setelah jembatan sebelumnya terdampak bencana.
"Ini menunjukkan komitmen dari pemerintah pusat, pemerintah Presiden Prabowo yang mendengarkan aspirasi masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan juga Pak Menteri PU Dody Hanggodo yang telah menganggarkan," tuturnya.
Andre menambahkan, anggaran Rp25,5 miliar untuk pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari alokasi rehab-rekon yang disiapkan pemerintah pusat untuk menangani dampak bencana.
"Anggaran pembangunan ini bagian dari anggaran rehab-rekon yang disiapkan dari anggaran Rp19 triliun. Ini adalah bagiannya," pungkasnya.
Dengan masuknya pembangunan Jembatan Kalawi-Limau Manih dalam program rehab-rekon, Andre berharap proses lelang hingga pekerjaan fisik dapat berjalan sesuai target. Masyarakat di kawasan Kalawi-Limau Manih diharapkan segera memiliki akses penyeberangan yang lebih aman dengan konstruksi yang lebih tahan terhadap kondisi sungai.
Sebagai informasi, turut hadir Kepala Balai Cipta Karya Sumbar Maria Doeni Isa, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang Wahyu Hidayat, serta Ketua Komisi II DPRD Padang Rachmad Wijaya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi jembatan sekaligus memastikan rencana pembangunan kembali berjalan.
Tonton juga video "Peta Kalimantan Dipenuhi Titik Merah, Warganet Gaungkan Pray for Kalimantan!"
(prf/ega)
