Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026. Dalam pidatonya, Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan ekonomi hijau, ekonomi karbon, serta penguatan perdagangan karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) dan bursa nilai ekonomi karbon.
Pada Sidang Tahunan DPR, MPR dan DPD, Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah terus menggerakkan ekonomi hijau melalui pembangunan ekosistem nilai ekonomi karbon.
"Kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem Registri Unit Karbon dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia," kata Prabowo dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eddy menilai pernyataan tersebut merupakan komitmen politik yang kuat. Hal tersebut menekankan bahwa ekonomi karbon harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional, bukan lagi sebagai instrumen untuk mencapai target penurunan emisi.
"Saya sangat mengapresiasi perhatian Presiden terhadap ekonomi karbon. Ini sejalan dengan apa yang selama ini saya dorong bahwa ekonomi karbon harus kita jadikan salah satu pilar ekonomi baru Indonesia. Dekarbonisasi harus dilihat dalam cara pandang luas sebagai isu lingkungan sekaligus peluang untuk menciptakan investasi, penerimaan negara, lapangan kerja dan sumber pertumbuhan ekonomi baru," ucap Eddy.
Doktor Ilmu Politik UI ini menyebut kehadiran SRUK merupakan langkah strategis. Sebab, sistem tersebut diperlukan untuk memastikan setiap unit karbon yang diperdagangkan memiliki pencatatan, verifikasi, dan keterlacakan yang jelas sehingga membangun kepercayaan pasar.
"SRUK adalah fondasi kepercayaan terhadap pasar karbon Indonesia. Kalau kita ingin menarik investasi dan menjadikan karbon sebagai komoditas ekonomi yang kredibel, maka integritas data, transparansi, keterlacakan, dan standar internasional harus menjadi prinsip utama," tegasnya.
Eddy menambahkan, penguatan SRUK harus berjalan beriringan dengan kepastian regulasi, kesiapan proyek karbon, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Menurutnya, banyak proyek karbon telah berada dalam tahap persiapan teknis, finansial, dan kelembagaan sehingga Indonesia harus memastikan proyek-proyek tersebut memiliki jalur yang jelas menuju monetisasi karbon dan integrasi ke dalam sistem nasional.
Lebih lanjut, Eddy menjelaskan Indonesia memiliki modal besar untuk membangun ekonomi karbon. Kekayaan hutan, lahan gambut, mangrove, potensi energi terbarukan, pengelolaan sampah, hingga teknologi seperti Carbon Capture and Storage (CCS) dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi rendah karbon.
"Pesan Presiden hari ini harus kita tindak lanjuti dengan kerja konkret. Dengan potensi karbon yang besar maka nilai ekonominya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita harus membangun pasar karbon yang kredibel, kompetitif dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia," tutupnya.
(prf/ega)
