loading...
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq meminta Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) segera bergerak cepat menyelesaikan persoalan ketidaksesuaian data desil yang banyak dikeluhkan masyarakat. Ilustrasi/Dok SindoNews
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq meminta Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) segera bergerak cepat menyelesaikan persoalan ketidaksesuaian data desil yang banyak dikeluhkan masyarakat. Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele, karena perubahan status desil yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat berpotensi membuat warga miskin dan kelompok rentan kehilangan hak atas berbagai program bantuan pemerintah.
"Banyak masyarakat yang mempersoalkan penerapan desil karena ditemukan ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi nyata di lapangan. Ada warga yang secara ekonomi masih kekurangan, bahkan penghasilannya pas-pasan, tetapi tiba-tiba statusnya melonjak ke desil tinggi dan dianggap mampu," kata Maman, Jumat (4/9/2026).
Menurut Maman, anomali data tersebut sangat berbahaya karena status desil kini menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan akses masyarakat terhadap berbagai program perlindungan sosial. Akibat kesalahan klasifikasi tersebut, kata dia, masyarakat berpenghasilan rendah berpotensi kehilangan akses terhadap bantuan sosial, subsidi energi, maupun bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Baca Juga: Desil Berubah, Apakah KIP Kuliah Otomatis Berhenti? Ini Penjelasannya
"Kalau status desil naik tetapi kondisi ekonomi keluarga sebenarnya masih sulit, tentu masyarakat akan sangat dirugikan. Mereka bisa kehilangan bantuan sosial, subsidi energi, bahkan bantuan pendidikan. Padahal secara nyata kehidupan mereka tidak mengalami peningkatan," ujarnya.
Legislator PKB itu mengatakan banyak laporan yang menunjukkan adanya warga yang secara administratif tiba-tiba masuk dalam kategori masyarakat mampu, meskipun kondisi ekonomi mereka di lapangan tetap stagnan dan jauh dari kata sejahtera.
Karena itu, Maman meminta Kemensos dan BPS tidak hanya mengandalkan pembaruan data secara administratif, tetapi juga memastikan adanya mekanisme verifikasi dan validasi yang benar-benar mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara aktual.
