loading...
Negara-negara Forum Kepulauan Pasifik gagal sepakati respons gabungan atas uji coba rudal balistik antarbenua China di Samudra Pasifik. Foto/Kementerian Pertahanan Nasional China/CNN
SYDNEY - Para pemimpin dari 18 negara anggota Forum Kepulauan Pasifik (PIF) gagal sepakat secara bulat untuk menghasilkan respons gabungan, termasuk kecaman keras, atas uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) China di Samudra Pasifik. Pertemuan puncak (KTT) PIF yang berlangsung hari Kamis berakhir dengan antiklimaks.
Awalnya, negara-negara Pasifik sepakat untuk menyatakan "keprihatinan" bersama mengenai uji coba ICBM ke wilayah perairan pada Juli lalu. Namun, KTT PIF kemarin pernyataan "keprihatinan" itu gagal disepakati menjadi "kecaman keras" terhadap tindakan Beijing.
Baca Juga: Uji Rudal Antarbenua China Bikin Resah, 18 Negara Pasifik Bahas Respons Gabungan
Hasil KTT PIF dipandang sebagai ujian untuk melihat sejauh mana persaingan geopolitik antar-kekuatan besar di kawasan tersebut telah mengguncang hubungan di antara kelompok negara itu—yang sebagian besar merupakan negara kepulauan kecil.
Uji coba peluncuran ICBM dilakukan setelah China sebelumnya menguji coba rudal di Pasifik dua tahun lalu—yakni peluncuran rudal balistik antarbenua dengan hulu ledak tiruan—yang merupakan uji coba pertama sejak tahun 1980.
Saat mengumumkan keputusan yang diambil PIF dalam sesi tertutup di KTT tahunan yang digelar di Palau, para pemimpin Pasifik mengungkapkan bahwa Nauru—yang belakangan ini memiliki hubungan lebih hangat dengan China—tidak sepakat dengan pernyataan keprihatinan tersebut.
Selain itu, menurut Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon, negara Kiribati—yang pemimpinnya tidak hadir dalam acara dan mengutus mantan duta besar mereka untuk China sebagai gantinya—sama sekali tidak memiliki perwakilan dalam sesi tertutup yang berlangsung seharian itu.
Namun, Luxon tidak menganggap serius ketidakhadiran Kiribati maupun sikap berbeda yang jarang terjadi dari Nauru terkait klausul dalam komunike akhir KTT para pemimpin Pasifik tersebut. Dokumen itu biasanya diputuskan melalui konsensus bulat—sebuah proses politik penting di kawasan tersebut—serta disunting dan disahkan langsung oleh para pemimpin dalam sesi tertutup yang hanya dihadiri oleh segelintir pejabat.
"Menurut saya, kita telah mencapai hasil yang sangat baik," ujar Luxon kepada wartawan usai kembali dari sesi tertutup tersebut, seperti dikutip dari AP, Jumat (4/9/2026).
