Jakarta -
Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya transformasi pelayanan publik melalui penguatan orientasi pelayanan, empati, dan inovasi di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Hal ini penting termasuk dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan kesehatan.
Menurut Bima, tantangan mendasar yang masih dihadapi ASN maupun kepala daerah adalah memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
"Tantangan serius bagi para ASN adalah pemahaman bahwa mereka semua atau kita semua adalah public servant atau pelayanan publik. Itu persoalan utama bagi seluruh kepala daerah yang baru," ujar Bima, dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penjelasan itu disampaikannya saat membuka Pelatihan Design Thinking bagi ASN Pemerintah Kabupaten/Kota bertema 'Transformasi Pelayanan Publik: Kiprah ASN dalam Mewujudkan SPM yang Adaptif, Inovatif, dan Berdampak bagi Warga' di Hotel Ashley Jakarta, Rabu (24/6).
Bima menjelaskan semangat melayani menjadi kunci untuk memperkecil kesenjangan antara visi pembangunan dan realitas di lapangan.
Menurut Bima, keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari terselenggaranya kegiatan atau tercapainya target administratif semata. Namun, hal terpenting adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, Bima menekankan pentingnya pemanfaatan data, dialog, dan pendekatan yang berpusat pada kebutuhan warga dalam proses perumusan kebijakan.
Bima menilai ASN perlu lebih aktif turun ke lapangan agar dapat memahami persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung.
"Apa yang kita kerjakan memang yang dibutuhkan oleh warga, dirasakan oleh warga, dan menjadi isu utama. Design thinking itu orientasinya pada human center, pada kemampuan kita untuk memiliki empati apa yang dibutuhkan," kata Bima.
Lebih lanjut, Bima mengungkapkan Kemendagri saat ini memerhatikan sekitar 140 daerah yang menghadapi tantangan dalam memenuhi SPM akibat keterbatasan kemampuan anggaran.
Kondisi tersebut memerlukan kreativitas dan inovasi ASN agar layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan tetap berjalan optimal.
Menurut Bima, ASN masa depan tidak cukup hanya menguasai aspek administratif. ASN juga harus mampu membangun kolaborasi, memanfaatkan data secara tepat, serta menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak.
Sebagai informasi, pelatihan yang digelar The Reform Initiatives (TRI) serta didukung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri dan Ford Foundation tersebut diikuti peserta dari 17 kabupaten/kota yang tersebar di lima provinsi.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas ASN dalam merancang kebijakan dan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian SPM di daerah.
(akd/ega)
