Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa efisiensi anggaran dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itu ia sampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (28/4).
Dalam pemaparannya, Bima menekankan bahwa pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk mengedepankan efisiensi belanja, inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN) agar benar-benar memberikan dampak terhadap ekonomi daerah.
"Nah, jadi kami sering menyemangati para kepala daerah dengan poin-poin efisiensi, inovasi PAD, kemudian PSN yang sebagian kepala daerah menganggap itu rasanya berat, tapi rasanya kalau dikawal sama-sama itu justru bisa mengungkit ekonomi daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).
Bima menilai kapasitas fiskal Provinsi Jawa Tengah berada dalam kondisi kuat dan termasuk salah satu yang menonjol secara nasional. Hal ini, menurutnya, terlihat dari struktur pendapatan daerah yang menunjukkan porsi PAD mencapai 66,07 persen, sementara transfer dari pemerintah pusat sebesar 33,83 persen.
"Kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, kapasitas fiskal di Jawa Tengah ini mantap," tuturnya.
Meski demikian, ia mengingatkan masih adanya pekerjaan rumah, terutama bagi daerah dengan tingkat kemandirian fiskal rendah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Sejalan dengan itu, Bima juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang rasional dan bertanggung jawab di tengah era keterbukaan informasi yang membuat setiap kebijakan publik semakin mudah menjadi sorotan.
"Kita semua harus hati-hati. Jangan sampai menganggarkan sesuatu yang tidak masuk akal," tegasnya.
Selain efisiensi anggaran, ia menilai penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor penting dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal. Menurutnya, meskipun tidak selalu mudah, sinergi diperlukan untuk mendukung keberhasilan program prioritas nasional.
Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa pemerintah juga mendorong pendekatan pembiayaan yang lebih inovatif dalam mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pengelolaan fiskal yang prudent, efisiensi dan efektivitas belanja, optimalisasi aset, serta penguatan sinergi dan inovasi pembiayaan.
Dalam konteks ini, optimalisasi aset dan inovasi pembiayaan dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas sekaligus mendorong kemandirian ekonomi daerah.
Di akhir sambutannya, Bima menyampaikan optimisme bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dapat menjadikan program prioritas sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Ketika birokrasi dan para pemimpinnya bersinergi, ketika kepala daerah semangat untuk menjadikan program prioritas sebagai pengungkit ekonomi daerah, maka insyaallah Jawa Tengah akan selalu terdepan," pungkasnya.
Tonton juga video "Pemerintah Siapkan Skema Jika Belanja Pegawai di Daerah Belum 30%"
(akd/ega)
