Jakarta -
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Jakarta. Keduanya membahas kerja sama hingga perlindungan bagi pekerja migran asal Jakarta.
"Hari ini memang kami berkunjung ke Balai Kota ini, kantor gubernur, dalam rangka memperkuat sinergi atau kerja sama terkait penanganan masalah pekerja migran Indonesia. Kami paham bahwa persoalan pekerja migran Indonesia ini melibatkan multisektor, ya, multi juga kerja sama. Karenanya persoalan juga dari hulu sampai ke hilir," kata Mukhtarudin usai pertemuan di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Mukhtarudin menuturkan pihaknya meneken MoU bersama Pemprov DKI Jakarta. Kerja sama itu terkait kolaborasi pemberdayaan pekerja migran Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, oleh karena itu, kami sebagai tindak lanjut dari MoU kami dengan Menteri Dalam Negeri, maka kami juga melanjutkan MoU dengan Gubernur DKI Jakarta dalam konteks sinergitas, kerja sama, kolaborasi untuk pemberdayaan pekerja migran Indonesia dari hulu sampai ke hilir," ujarnya.
"Bagaimana menjadi pekerja migran yang aman, peningkatan kapasitas pekerja migran, kemudian promosi, dan lain-lain tentu menjadi hal-hal yang masuk dalam MoU yang kami tandatangani tadi," lanjutnya.
Dia mengatakan segala persoalan pekerja migran harus dikerjakan oleh semua sektor, salah satunya dengan pemerintah daerah seperti Pemprov Jakarta. Hal itu, kata dia, untuk mendukung pekerja migran yang dibekali kemampuan yang mumpuni.
"Prinsipnya bahwa persoalan pekerja migran ini harus dikerjakan oleh semua multi, multisektoral, ya. Multi, tidak hanya urusan luar negeri, tetapi juga urusan dalam negeri, dari hulu sampai ke hilir, ya. Dan DKI yang sudah memiliki fasilitas yang lengkap terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pekerja migran Indonesia, maka BP2MI melakukan kerja sama dan sinergi untuk itu, untuk menciptakan pekerja migran Indonesia yang sudah bergeser dari low skill menjadi medium-high skill," jelasnya.
Dia menyampaikan permintaan lapangan pekerjaan di luar negeri kini sudah bergeser. Dari yang hanya domestic workers, saat ini sudah menjadi medium dan high skill di sektor tertentu.
"Oleh karena itu, maka kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Heru, Gubernur DKI dan jajaran, yang selama ini sebenarnya sudah berkolaborasi, bersinergi, ya. Tinggal nanti kami lebih meningkatkan lagi kerja sama ini agar dari sisi tidak hanya kuantitas, tapi juga dari sisi kualitas pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dari DKI Jakarta.
Sementara, Pramono mengatakan Pemprov Jakarta ingin pekerja migran asal Ibu Kota ditempatkan di negara maju. Selain itu, para pekerja ditempatkan pada posisi profesional.
"Jadi, tadi kami sudah berdiskusi dengan Pak Menteri bahwa untuk Jakarta, memang karena kami ingin mempersiapkan diri penempatannya di tempat-tempat yang memang untuk middle-up, terutama untuk misalnya sebagai welder, hospitality, dan sebagainya," ucapnya.
"Sehingga kalau sudah ada yang berangkat, tentunya karena itu bersifat perorangan, tapi apa pun, pemerintah dalam hal ini seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi, bertanggung jawab untuk membantu, memfasilitasi kepulangan, dan sebagainya," lanjutnya.
Lebih lanjut, Pramono menyampaikan Jakarta menargetkan pekerja migran bisa dikirim ke sejumlah negara kelas atas, mulai dari Korea, Jepang, hingga Eropa.
"Tetapi untuk ke depannya, kami akan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menyiapkan ke tempat-tempat tujuan yang memberikan potensi untuk masyarakat dan terutama yang dari Jakarta berkembang menjadi lebih baik, seperti di Korea, Jepang, Eropa Barat, Eropa Timur, kemudian juga ke Tiongkok, ke middle east, dan sebagainya. Tadi kami sudah diskusi dengan Pak Menteri untuk itu," imbuhnya.
Simak juga Video 'Pemerintah Tegaskan Kamboja Bukan Negara Penempatan Pekerja Migran':
(dek/wnv)
