Bamsoet Dukung Perlindungan Terhadap Pelaut agar Bebas dari Perundungan

Jakarta -

Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung mendukung agar pelaut mendapatkan perlindungan agar terbebas dari perundungan saat bekerja. Dirinya pun mendukung rencana Peringatan Hari Pelaut Sedunia yang akan digelar tanggal 25 Juni 2025 di Jakarta.

Menurutnya, acara tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap para pelaut yang menjadi pilar utama dalam perdagangan internasional dan ekonomi global. Peringatan yang diadakan setiap tahun ini memiliki tujuan penting yaitu mengakui kontribusi yang tidak ternilai dari para pelaut. Sekaligus meningkatkan kesadaran akan tantangan pelaut.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat menerima Panitia Peringatan Hari Pelaut Sedunia 2025 di Jakarta, hari ini. Panitia Peringatan Hari Pelaut Sedunia 2025 hadir antara lain Capt. Harry Buana Putra, ⁠Diandy Davino dan Muhammad Fajar Rahmanto.

"Tahun ini peringatan Hari Pelaut Sedunia mengusung tema 'My Harassment-Free Ship' atau 'Kapal Saya Bebas Perundungan'. sebuah seruan untuk menciptakan lingkungan kerja di laut yang bebas dari perundungan dan pelecehan. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan refleksi dari realitas keras yang dihadapi banyak pelaut, terutama pelaut perempuan, dalam menjalankan tugas mereka di tengah samudra," kata Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (4/6/25).

Bamsoet memaparkan studi yang diterbitkan dalam jurnal Marine Policy mengungkapkan bahwa lebih dari 50% pelaut perempuan mengalami perundungan atau pelecehan di tempat kerja. Lebih lanjut, sekitar 17% dari mereka melaporkan mengalami pelecehan seksual dan 1% kadet pernah mengalami kekerasan seksual selama berada di kapal.

Situasi ini tidak hanya merugikan kesehatan mental dan fisik para pelaut tetapi juga dapat berpengaruh negatif terhadap keselamatan dan efisiensi operasi di laut. Ketika individu merasa terancam, fokus mereka pada pekerjaan menjadi teralihkan yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas dan keselamatan keseluruhan di kapal.

"Pelecehan dan diskriminasi adalah isu yang nyata dan meluas dalam industri maritim. Baik di kapal kargo, kapal penumpang, maupun dalam operasi perikanan. Kasus-kasus pelecehan yang dilaporkan sering kali menunjukkan bahwa perempuan menjadi korban utama, namun laki-laki juga tidak kebal terhadap perudungan yang sama," ujar Bamsoet.

Dia memaparkan penting tindakan tegas dari industri maritim dalam menciptakan tempat kerja yang bebas dari pelecehan. Langkah yang dapat dilakukan antara lain, melakukan edukasi sekaligus pelatihan bagi semua anggota kru mengenai pentingnya kesetaraan, perlakuan yang adil, dan bagaimana menanggapi tindakan pelecehan saat terjadi.

"Di tingkat kapal, pengawasan dan penegakan aturan harus dilakukan secara ketat. Setiap kapal harus memiliki sistem laporan yang aman dan tanpa rasa takut untuk memberikan kesempatan bagi pelaut melaporkan pelecehan yang mereka alami," urai Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, kesadaran akan pentingnya menciptakan ruang untuk mendengarkan suara pelaut juga perlu dicanangkan, dengan memberikan mereka ruang untuk berbagi pengalaman dan berbicara terbuka tentang tantangan yang dihadapi. Selain itu, pihak manajemen harus mengadopsi kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk tindakan pelecehan, serta menyediakan dukungan dan konseling bagi para korban yang berani melapor.

"Marilah kita berkomitmen untuk menjadikan lautan tidak hanya sebagai saluran perdagangan. Tetapi juga sebagai tempat di mana semua pelaut memiliki hak untuk bekerja bebas dari perundungan, dan mampu berkembang di lingkungan yang mendukung dan inklusif. Hanya dengan langkah ini kita dapat memastikan bahwa masa depan industri maritim tetap cerah dan penuh harapan," tutupnya.

(ega/ega)