Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) soal bencana Sumatera. Dalam Rakor itu, AHY menyebut Kementerian PU membutuhkan dana sebesar Rp 51 triliun untuk penanganan bencana.
AHY mengatakan angka tersebut didapatkan melalui perhitungan kasar mengenai kebutuhan di lapangan. Dia juga menyebut angka tersebut akan terus diperbarui sesuai perkembangan yang terjadi.
"Itu sekitar Rp 51 triliun untuk kementerian PU untuk penanganan, baik rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi," kata AHY di Kantor Kemenko Infra, Kamis (11/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena yang terdampak paling besar adalah Aceh, maka kurang lebih Rp 24 triliun itu Aceh. Sedangkan sisanya sekitar 13 triliunan itu untuk Sumatera Utara maupun Sumatra Barat. Jadi total kurang lebih 51 triliun rupiah," sambungnya.
Menurut AHY, dana Rp 51 triliun itu dikhususkan untuk empat elemen utama. Elemen-elemen tersebut mencakup konektivitas, sumber daya air, sumber air bersih, dan prasarana strategis.
Mengenai konektivitas, Kementerian PU akan memperbaiki jalan, baik itu jalan nasional, jalan daerah, provinsi, maupun kabupaten/kota yang terdampak bencana. Selain itu, jembatan juga akan dibangun mengingat banyak akses yang terputus akibat rusaknya jembatan.
AHY menyebut akan mengerahkan alat-alat berat, seperti ekskavator, beko, loader, dan buldoser, untuk segera membersihkan jalur-jalur logistik yang terputus. Hal ini juga dilakukan agar penyaluran bantuan untuk masyarakat tidak terhambat.
"Yang kedua, terkait dengan sumber daya air juga kita ketahui banyak yang rusak. Bendung, irigasi, tanggul, termasuk juga air baku terdampak. Ini juga perlu penanganan secara cepat," ujarnya.
Selanjutnya, yang tak kalah penting adalah terkait sumber air bersih. Banyak keluhan di lapangan yang mempersoalkan minimnya ketersediaan air bersih dan sanitasi layak.
Bahkan, banyak korban terdampak bencana yang mengidap penyakit kulit, hingga muntaber dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Untuk itu, Kemenko Infra bersama Kementerian PU akan menyediakan toilet portable sebagai solusi sementara.
"Dan yang terakhir terkait dengan prasarana strategis. Bicara sekolah, madrasah, masjid yang juga banyak yang rusak dan hancur. Ini semua sekali lagi membutuhkan penanganan cepat namun tentu tidak bisa tanpa perencanaan," tuturnya.
Sementara itu, Kementerian PKP belum memerinci jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan bencana. Menurut Menteri PKP Maruarar Sirait, saat ini pihaknya masih menghitung anggaran dan kebutuhan untuk perbaikan dan pembangunan rumah rakyat terdampak bencana.
"Tadi kan saya katakan, kita tuh base-nya data ya. Data kan ada dibagi tiga, kerusakan berat, sedang, ringan. Tentu biayanya berbeda. Juga satu hanyut," jelas Maruarar.
"Makanya sabar, kita tidak mau ngomong yang cepat tapi salah, kan gitu. Kita mendingan dalamin benar-benar sehingga statement-nya itu benar," lanjut dia.
(isa/isa)
