Jakarta -
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, pasang surut kehidupan berbangsa dan bernegara turut mempengaruhi tugas dan kewenangan MPR menjaga Ideologi negara. Sayangnya, saat negara dalam keadaan baik-baik saja, tanggung jawab menjaga ideologi, acapkali dianggap tidak dibutuhkan.
Padahal, lanjutnya, pemahaman tentang masalah-masalah berbangsa dan bernegara perlu terus ditumbuh kembangkan di seluruh lapisan masyarakat. Apalagi masalah kesadaran tentang ideologi bangsa dan negara.
"Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan peran yang selama ini dikerjakan oleh kawan-kawan dalam profesinya sebagai pewarta membantu memberitakan apa yang menjadi tugas kami di MPR," ungkap Muzani dalam keterangannya, Sabtu (25/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini ia katakan saat membuka media gathering Komisariat Wartawan Perlemen (KWP), di Bandung, Jumat (24/10) kemarin. Tema yang dibahas dalam media gathering, itu adalah Sinergi MPR dan Media dalam Merawat Kebhinekaan.
Turut hadir pada acara tersebut Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Ketua Kelompok DPD di MPR Dedi Iskandar Batubara, Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan Sodik Mujahit, serta Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah berserta jajaran pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI, juga ketua KWP Ariawan.
MPR, kata Muzani, tidak pernah menutup diri terhadap masukan, pandangan, bahkan kritik dari manapun. Termasuk masukan dalam hal amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
MPR tidak mengunci rapat-rapat tentang kemungkinan, terjadinya perubahan, meskipun juga tidak mempermudah kemungkinan terjadinya proses amandemen dengan begitu gampang.
Karena, menurutnya, mengunci rapat-rapat peluang amandemen UUD NRI 1945, sama artinya dengan menutup rapat-rapat adanya ide-ide cemerlang tentang masa depan bangsa dan konstitusi negara.
Sebaliknya, mempermudah amandemen UUD 1945 juga harus dipikirkan serius, karena ini adalah sebuah konstitusi negara yang harus kita pikirkan secara cermat, matang akan adanya perubahan-perubahan itu.
"Kami tahu ada pandangan di masyarakat yang menghendaki amandemen. Kami juga mengerti ada yang berpikir sudah cukup amandemen sampai di sini. Inilah yang menjadikan tersetaraan dan kemitraan kami dengan teman-teman wartawan menjadi sangat penting. Apalagi, pertanyaan dari wartawan kadang menuntun kami menemukan ide-ide yang tidak pernah kami bayangkan. Dan itu terjadi dalam sejarah pergerakan bangsa," ujar Muzani
Dalam sejarah pergerakan Indonesia, tepatnya pada Kongres Pemuda Pertama tahun 1926, Muhammad Yamin mengusulkan supaya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Tetapi usulan itu ditolak oleh seorang wartawan kelahiran Madura.
Dia adalah Mohammad Tabrani Soerjowitjirto, yang menginginkan bahwa bahasa persatuan yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Meski rumpun bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, itu sama, tetapi entitasnya harus menjadi perekat persatuan Indonesia.
Perbedaan itu menimbulkan perdebatan sengit, dan menyebabkan kongres pemuda pertama tidak menetapkan keputusan apapun.
"Baru pada 1928, ketika Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan yang kedua, kalimat bahasa persatuan, bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan, disetujui atas perjuangan Mohammad Tabrani. Beliau mengatakan bahwa kita harus menggunakan kata Indonesia, ini penting untuk menyatukan kita dengan semangat kebersamaan," kata Muzani.
Karena itu, kata Muzani dirinya selalu memperhatikan masukan serta pertanyaan dari wartawan. Karena sesungguhnya, wartawan itu adalah mata dan kata hati rakyat. Wartawan adalah perpanjangan apa maunya rakyat. Bagi MPR wartawan adalah telinga serta kata hati rakyat.
"Karena itu meski sudah sering dilakukan, acara ini tetap penting. Karena teman-teman ada di lapangan, di tengah-tengah kegelisahan dan kesenangan rakyat. Teman-teman merasakan bagaimana kalau rakyat gelisah, rakyat lagi senang, dan rakyat lagi gembira. Itulah yang disuarakan oleh kawan-kawan, dan selalu ingin kami dengar serta dapatkan kabarnya," pungkas Muzani.
(anl/ega)
